Koranprabowo.id, Daerah :
Sebetulnya pemberitaan tentang Gubernur Sumatera Utara – Bobby Nasution mengenai ‘larangan’ kendaraan roda 4 khususnya truk daerah Aceh (BL) dirubah ke Sumatera utara (BK) tidak seperti apa yang kemudian gaduh. Maka saya pun mencoba hubungi PimRed untuk penjelasannya melalui seluler semalam (29/9).
Berikut garis besar diskusi kami,
1.Hal ini juga terjadi di Prov. Jawa barat , Riau dan Kalimantan barat. Dimana ke-tiganya beralasan kendaraan khususnya truk idealnya menggunakan plat daerah ditempat kendaraan itu beroprasi, karena selama ini kendaraan itu digunakan di ke-3 daerah tersebut namun pajak kendaraan dibayar di daerah lain, ”Jangan sampai operasinya di Jawa Barat, ngerusak jalan di Jawa Barat. Tapi, bayar pajaknya di provinsi lain”, seperti itulah alasan Gub.Jabar – Dedi Mulyadi kepada media.
2.Dengan adanya pengetatan anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat di APBN thn.2025 ini, otomatis berimbas kepada daerah, sehingga mereka harus banting tulang untuk mencari biaya sendiri. Kasus beberapa daerah yang menaikan pajak akhirnya menjadi kegaduhan seperti di Pati, Jawa Tengah dsb.
3.KPK mencatat sejak tahun 2024 hingga Mei 2025 telah menjerat 363 anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, ada 171 Bupati dan Wali Kota, dan 30 Gubernur yang terjerat kasus korupsi dan mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp. 2 triliun, contoh kasus korupsi Gubernur Papua dan korupsi pengadaan lahan Jalan Tol Trans Sumatera, telah mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp. 205, 1 miliar – Rp. 1,2 triliun.
4.Khusus tentang kasus Gub. Bobby dan Aceh, Idealnya selaku daerah yang bertetangga maka dilakukan koordinasi terlebih dahulu antar pemerintah daerah serta dilakukan proses sosialisasi yang intensif sebelum diterapkan maksimal sehingga tidak memicu sentimen serta mengganggu keharmonisan antar darerah bertetangga.
5.Khusus Gub.Bobby kiranya mulai lebih teliti atas masukan-masukan orang – orang sekitarnya dalam memutuskan satu program kerja, sebagaimana fungsi piau bisa untuk mengupas bawang bisa juga menjadi alat kriminalitas.
Maka sebagai relawan, kami ‘memohon kembali’ agar Gub. Bobby fokus saja terhadap kasus – kasus konflik agraria yang terjadi di Sumatera utara , sebagaimana harapan para pendukungnya di Pilgub Sumut thn.2024 lalu mengingat lagi sampai akhir tahun 2024 lalu jumlah konflik tingkat nasional menaik hingga 21% dari tahun-tahun sebelumnya. Termasuk di Sumatera utara (Langkat, Medan, Deliserdang, Simalungun, Batubara, dsb). Karena Negara harus hadir di tengah-tengah rakyat, jangan justru menjadi alat untuk kepentingan-kepentingan korporasi, kepentingan tuan-tuan modal dengan cara merampas tanah-tanah rakyat.
‘Semoga tulisan ini sampai ke Gub.Bobby Nasution, Aamiin yra.
(Foto.ist)
0
20
20
20
