Koranprabowo.id, Politik :
Dahulu kami adalah Ahoker , #TemanAhok, namun setelah Ahok mencemooh Jokowi sebagai orang yang tidak bekerja dan bergabung ke moncong putih, maka semua kenangan manis itu harus kami kubur dalam-dalam.
Namun ada yang tersisa simpati kami kepada Ahok, di tahun 2013 disaat masih menjabat Wagubnya Jokowi di DKI Jakarta yang secara tegas meminta agar KPAI – Komisi Perlindungan Anak Indonesia dibubarkan.
“Uang negara akan habis untuk membiayai komisi yang bisanya hanya mengkritik tanpa memberi solusi. Kalau ngabisin uang negara buat apa, kalau cuma komisi nampung-nampung orang cuma ngritik saja, jadi solusinya apa? , mereka tidak ngerti undang-undang, bayangin anggota komisi tidak mengerti undang-undang,” kata Ahok saat itu menyotroti kinerja KPAI saat itu. Namun saat ini kita tidak bicara tentang Ahok,… itu masalalu. ‘Ehehe.
Kali ini kita diskusi saja tentang KPAI, yang dibentuk tgl. 20 Oktober 2002 berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diperkuat oleh UU No.35 Tahun 2014, dimana intinya adalah sebuah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengawasi, melindungi, dan memastikan bahwa semua hak anak-anak di Indonesia dipenuhi dan tidak dilanggar.
Namun saat jumlah anak keracunan MBG telah mencapai 8.649 anak di seluruh Indonesia sebagaimana disebutkan oleh JPPI – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (28/9) lalu, KPAI seolah ‘masa-bodoh’. Namun saat Bapak Aing gencar dengan program Barak Militer bagi anak-anak bermasalah. Suara KPAI ‘kenceng dan bising mirip kaleng rombeng.
“Pendekatan pendidikan bergaya militer semacam ini hanya memberikan dampak sementara , dan berdampak pada tumbuh kembang mereka, serta berpotensi mengabaikan hak-hak anak lainnya, bala, bla, bla,”, kata KPAI saat itu.
Publik juga sejak lama menilai KPAI lebih senang mengurusi kasus anak-anak artis karena KDRT, perceraian dsb ketimbang ‘ngurusin’ anak-anak di daerah kumuh korban penggusuran, dsb. Hebatnya, dari anggota, Sekjen sampai Ketuanya paling sering muncul di layar tivi sembari wawancararia dan mengatakan harus ‘kurang tidur untuk itu.
Tahun 2018 lalu KPAI kerap mengeluhkan anggaran operasional dari pemerintah yang minim yaitu hanya sekitar Rp. 15 miliar. Bulan Juli 2023, Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid juga mengatakan kepada Presiden Jokowi saat itu, agar membubarkan KPAI karena kerap tebang pilih kasus.
Februari Tahun 2025, KPAI yang perpanjangan tangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) , kalau pun KPAI bertanggung jawab langsung kepada presiden. Mengatakan akibat adanya efisiensi anggaran presiden Prabowo maka biaya operasionalnya menjadi ‘nol’.
Oh karena ‘nol’ maka mereka pun tutup mata tentang anak keracunan MBG, gaez. Tapi kok sempat ngurusin Barak militer?, kalau seperti itu ya sudah, KPAI ‘balik-kanan saja alias bubar.
‘Gitu aja kok repot…
[KPAI & BGN cuma bikin pusing kepala saja, Ehehe]
(Red-01/Foto.ist)
0
20
20
20
