Koranprabowo.id, Politik :
SALAWI, SEMUA SALAH JOKOWI.
Sejak tahun 2014 lalu kita mengenal istilah SALAWI, Semua Salah Jokowi. Bahkan Maret 2014 lalu, JK mengingatkan Jokowi jangan dulu berpikir untuk jadi presiden. Karena masih banyak persoalan yang harus diatasi. Namun Jokowi tetap bekerja, banyak perubahan di Jakarta selama 5 tahun dia pimpin.
1.Tanggal 21 Mei 2014, Gubernur DKI, Jokowi masuk nominasi penghargaan walikota terbaik dunia: “World Major 2014.” Pemilihan wali kota terbaik dunia ini digelar oleh The City Mayors Foundation, , yayasan internasional yang fokus terhadap isu-isu perkotaan. Anggota yayasan ini merupakan para profesional yang bekerja sama di Eropa, Amerika Utara dan Selatan, Asia, serta Afrika. Dan, Jokowi menjadi pemenang ke-3, setelah Azkuna walikota Bilbao Spanyol dan Lisa Scaffidi walikota Perth Australia.
2.Pembangunan 200 Rumah susun di Pulo Gebang, pembangunan Kampung Deret Tanah Tinggi, penataan kampung Cakung Barat, pembangunan Rusunawa di Rawa Bebek, pembangunan 8 blok Rumah Susun Daan Mogot. Hingga suksesnya program Kartu Jakarta Sehat untuk 4,7 juta jiwa.
Maka wajar jika kemudian PDIP mencapreskan Jokowi di tahun 2014, lucunya JK tidak menolak saat dijadikan Cawapresnya hingga tahun 2019. ‘Eheheh.
SALAWO, SEMUA SALAH PRABOWO.
Karena Prabowo yang menjadi rivalnya Jokowi sejak Pilpres 2014 & 2019 mau menerima lamaran Jokowi sebagai Menhankamnya Presiden Jokowi sejak tgl. 23 Oktober 2019 – 20 Oktober 2024. Yang kemudian memunculkan kegaduhan dan penolakan kelompok ‘keras yang selama ini dekat dengan Prabowo sejak thn.2014.
Kegaduhan itu menuding jika Jokowi tidak peka keinginan rakyat dimana Prabowo belumlah ‘selesai’ dengan kasus dugaan pelanggaran HAM khususnya Mei 1998 lalu , dsb.
SALAWO pertama disampaikan PDIP Januari 2024 melalui Sekjen- Hasto Kristiyanto yang mengkritisi kenaikan anggaran belanja pertahanan & Alutsista Kemenhan Thn.2024 yang mencapai USD. 25 miliar (Rp.420-an miliar) . Namun mereka lupa di era Presiden Megawati PDIP pernah ada ‘tudingan’ tentang Pengadaan/pembelian 4 pesawat Sukhoi tahun 2003, senilai Rp.1,728 triliun itu disebut ‘gelap’. Bahkan Sekretaris Kabinet era Presiden SBY thn.2010-2014 – Eng. Ir. Dipo Alam, M.Eng., D.Sc. menuding ini dinilai melanggar UU/APBN Thn.2003 dikarenakan pengadaannya tak dibahas dan dianggarkan dalam UU juga persetujuan dari Menko Perekonomian – Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Menko Polkam – Susilo Bambang Yudhoyono dan Menhan – (alm) Matori Abdul Jalil saat itu. ‘Eheheh.
Termasuk di tahun 2020 disaat Menhankam Prabowo ditunjuk oleh Jokowi sebagai ujung tombak program lumbung pangan nasional (food estate). Istilah SALAWO ini diungkapkan paslon Anies-Ganjar saat debat Pilpres 2024 yang menyebut jika proyek food estate yang dikelola Menhankam Prabowo dan jajarannya sehingga hanya menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan
“Saya diinstruksikan untuk mewakili Bapak Presiden Joko Widodo. Saya kira, Bapak Presiden ternyata sedang melatih saya untuk supaya nanti gak terlalu kaget begitu setelah saya dilantik, insyaallah. Jadi itulah cara beliau,” kata Prabowo setelah menerima mandat tentang Food-estate.’Eheheh.
Mereka juga semakin panik, disaat Jokowi merestui Kenaikan pangkat Prabowo nanti menjadi jenderal TNI dalam acara Rapat Pimpinan, TNI-Polri di Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Seharusnya Prabowo menolak, ‘Eheheh.
SALABRAN, SEMUA SALAH GIBRAN.
SALABRAN, Semua Salah Gibran. Seharusnya Gibran jangan mau jadi anak mantan Walikota Solo thn.2005-2012, jadi anak mantan Gub.DKI Jakarta thn. 2012-2014 dan jadi anak mantan Presiden RI thn.2014-2024. Gibran juga seharusnya jangan dilahirkan tgl. 1 Oktober 1987, sehingga dia tidak menjadi walikota Solo thn.2021-2024 dengan raihan suara 86,53% suara (225.451 suara).
Gibran salah , seharusnya saat dia menjadi walikota Solo tidak perlu membangun Solo dengan anggaran lebih dari Rp. 1,3 triliun di tahun 2016–2023, kalau pun penyerapan tenaga kerja muda melonjak dan angka kemiskinan menurun. ‘Ehehehe.
Gibran juga tidak perlu ngotot kampanye pajak saat menjabat walikota Solo sehingga realisasi pajak sejak thn.2016 selalu diatas 60%, thn.2021 Rp. 2,23 triliun, thn. 2022, Rp.408,53 miliar dan tahun 2023, Rp. 548,80 miliar.
Saat Pilpres 2024 pun seharusnya Gibran menolak menjadi Wapresnya Prabowo karena suara parlemen Gerindra hanya 86 kursi (14,83%) alias dibawah 20%, Gibran juga seharusnya menolak saat ada tambahan suara dari Golkar: 102 kursi (17,59%), Demokrat: 44 kursi (7,59%) dan PAN: 48 kursi (8,28%) sehingga total 280 kursi atau 48,29% sehingga dia harus menerima lamaran ke-4 parpol besar itu menjadi Wapresnya Prabowo. Seharusnya Gibran menolak, Ehehehe.
Gibran salah juga saat Pilpres 2024 dia menyuarakan suara anak-anak muda yang membutuhkan perubahan suasana politik dan pemerintahan , dari kolonial menjadi milenial. Karena dari 204 juta suara pemilih 55%-nya adalah suara anak muda. Itu salahnya !
‘Nah bagi yang mau nyapres thn.2029 yad,
hati-hati ya agar tidak disalahkan seperti mereka ber-tiga.
Ehehehe…
(Red-01/Foto.ist/Repro)
0
20
20
20
