Koranprabowo.id, EkBis :
Presiden Prabowo Subianto di acara Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025) lalu mengungkapkan distribusi pupuk bersubsidi milik pemerintah kepada petani dinilai terlalu rumit dan bertele-tele yang memerlukan 145 aturan, yang membutuhkan tanda tangan menteri hingga Direktur Jenderal (Dirjen) di kementerian/lembaga terkait padahal pupuk itu disubsidi oleh APBN.
“Penyaluran pupuk subsidi juga perintah Presiden Prabowo wajib menerapkan prinsip 7T (Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Sasaran, dan Tepat Administrasi)“, demikian PimRed memberikan tanggapan atas hal ini (31/7) lalu
Dengan berbagai upaya tersebut, masih kata PimRed diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2025 dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, kualitas baik dan pengiriman yang baik.
Pada tahun 2025, pupuk subsidi yang dialokasikan oleh pemerintah sekitar 9,5 juta ton, dengan Harga eceran tertinggi (HET) untuk pupuk bersubsidi yaitu Rp2.250 per kg untuk urea, Rp2.300 per kg untuk NPK, Rp3.300 per kg untuk NPK kakao, dan Rp800 per kg untuk pupuk organik
Atas hal itu per 29 Juli 2025, Petrokimia Gresik menyiapkan stok pupuk bersubsidi nasional sebesar 508.216 ton, terdiri dari NPK (405.468 ton), Urea (77.978 ton), dan pupuk Organik (24.770 ton).
Petrokimia Gresik yakin bahwa skema tata kelolanya ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo dalam mendorong produktivitas dan kesejahteraan petani secara signifikan serta mendukung tercapainya swasembada beras pada 2028, sesuai cita-cita Presiden RI Prabowo Subianto.
Dan kami atas nama KOmunitas RelawAN PRABOWO [KORAN PRABOWO] mendukung penuh para perusahaan pupuk yang menawarkan pupuk subsidi termasuk Petrokimia Gresik.
(Foto.ist)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Prabowo Ungkap Skema Rumit Penyaluran Pupuk Subsidi: 145 Aturan dan Tanda Tangan, Saya Coret!”, Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2025/06/12/19475601/prabowo-ungkap-skema-rumit-penyaluran-pupuk-subsidi-145-aturan-dan-tanda.
Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6
Petrokimia Gresik, anggota holding Pupuk Indonesia, mendukung penuh kebijakan baru tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dengan menyediakan stok melebihi ketentuan minimum pemerintah.
Hal ini disampaikan Direktur Manajemen Risiko Petrokimia Gresik, Johanes Barus, dalam acara Sosialisasi Akbar Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah se-Jawa Timur bersama Kementerian Pertanian di Gresik, Selasa (29/7/2025). Acara ini juga dihadiri Ketua Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia, Khilmi.
“Kebijakan ini memangkas 145 aturan dan persetujuan lintas kementerian hingga kepala daerah. Kini hanya melibatkan Kementan, Pupuk Indonesia, dan gapoktan atau kios/pengecer, sehingga pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran dan mudah diakses petani,” jelas Johanes.
Perubahan tata kelola ini diatur dalam Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dan Permentan Nomor 15 Tahun 2025. Penyaluran kini dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi (PUD) sampai ke Titik Serah Penerima Pupuk (PPTS), didukung pembaruan fitur penebusan di i-Pubers untuk penguatan monitoring dan tracking.
Baca juga: Petrokimia Gresik Ajak Masyarakat Lebih Dekat dengan Pertanian Lewat Petro Agrifood Expo 2025
Dampak positif kebijakan ini terlihat dari lonjakan serapan beras Perum Bulog mencapai 1,3 juta ton dalam satu bulan, melebihi rata-rata serapan tahunan tujuh tahun terakhir. Selain itu, penyaluran pupuk bersubsidi nasional hingga 24 Juli 2025 telah mencapai 4,27 juta ton atau 44,7% dari total alokasi pemerintah 9,55 juta ton.
“Petrokimia Gresik siap menjalankan mekanisme baru ini dengan menjaga stok memadai di seluruh lini agar pasokan aman dan mendukung produktivitas pertanian nasional,” tambah Johanes.
0
20
20
20
