Parliadi, "APA HANYA WAPRES GIBRAN & BPK YANG PAHAM IRIGASI DI KAB. LANGKAT?"

Koranprabowo.id, Daerah :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang PUPR – Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana pun daerah pastinya selain ada prestasi namun ada juga ‘pekerjaan rumah’ yang sedang dan belum dilaksanakan dengan berbagai alasan. Termasuk di Kab. Langkat, Sumatera utara. Apalagi dikaitkan dengan progra Presiden Prabowo mengenai KETAHANAN / SWASEMBADA PANGAN THN.2024 – 2029.

Kali ini redaksi Koranprabowo.id merasa penting untuk menyampaikan ini semua untuk kebaikan banyak pihak khususnya dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan PUPR Kab.Langkat.

1.Tgl. 21 Mei 2024, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2023 Nomor.48.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024 Tanggal 21 mei 2024.

Disebutkan sedikitnya ada 60 paket pekerjaan proyek jalan, irigasi dan jaringan (JIJ) yang dilaksanakan dinas PUPR kabupaten Langkat, mutu atau kualitas proyek itu ‘sangat jelek dan tidak sesuai’ spesifikasi teknik karena terdapat kekurangan volume dan mutu pekerjaan dengan nilai kerugian Rp 5,4 miliar.

Kata BPK, Dinas PUPR Kabupaten Langkat dinilai tidak melakukan pengawasan secara optimal dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan serta tidak cermat dalam melakukan perhitungan hasil pekerjaan sehingga mengakibatkan berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar RP. 5.4 miliar.

Selain didominasi kasus pengaspalan, hotmix & pengerasan jalan desa/dusun ini bukan hanya terjadi di tahun 2023 saja namun juga di thn.2021 dan thn.2022.

2.Tgl. 2 Agustus 2024, LPSE Kab. Langkat mengumumkan tender proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ujung Teran Kec. Salapian dengan pagu Rp. 299,7 juta.

“Sayang kita tidak dapat detil kelanjutan atas hal ini, apakah lanjut atau tidak”, jawab PimRed

3.Tgl. 24 Desember 2024, Mas Wapres – Gibran hadir di waduk di Kecamatan Sabat, dalam kegiatan penanaman padi . Kalau pun tidak bicara, kami yakin Mas Wapres paham jika proyek nasional yang dibangun pada tahun 2015 – 2018 itu fungsi irigasinya belum berfungsi optimal. Padahal awalnya, direncanakan waduk ini akan mampu mengairi 12.000 – 36.000 hektare sawah

Mas Wapres pun paham jika kabupaten Langkat, dengan potensi lahan sawah baku seluas 20.009 hektar, jika irigasinya ‘baik’ maka produksi Gabah Kering Giling (GKG) – nya mampu meraih lebih dari 254.005 ton sehingga berkontribusi besar dalam program ketahanan pangan thn. 2025 – 2029.

“Mas Wapres pun paham jika kabupaten Langkat di thn.2025-2029 mendatang bisa tidak lagi sebagai lumbung pangan terbesar kedua di Sumatera Utara namun bisa yang utama karena mampu memproduksi lebih dari 352.000 ton gabah atau setara 225.000 ton beras. Selama manajemen irigasi berikut pengawasan dan pemeliharaannya dilakukan dengan baik, jujur dan profesional”, masih kata PimRed.

“Kapan Mas Wapres dan BPK , turun lagi pak”, tanya saya. PimRed hanya batuk kecil.

‘Uhuk…

(Red-01/Foto.ist)