Ahahah. Istana Klarifikasi Pernyataan Menteri PU Terkait Anggaran IKN -

Koranprabowo.id, Istana & Kabinet

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia (RI), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap tersedia meskipun saat ini masih dalam status diblokir. Pernyataan ini membantah pernyataan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, yang sebelumnya menyebut anggaran IKN sudah tidak ada.

Menurut Hasan, pemblokiran anggaran tidak berarti anggaran tersebut hilang, melainkan
hanya belum dibuka untuk digunakan. “Kalau diblokir itu bukan berarti anggarannya
tidak ada. Anggaran itu ada di OIKN dan Kementerian PU, hanya saja saat ini belum
dibuka untuk dipakai,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Hasan juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen melanjutkan
pembangunan IKN selama lima tahun ke depan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah
menyiapkan dana sebesar Rp 48 triliun untuk pembangunan IKN, yang akan digunakan untuk
membangun gedung legislatif, yudikatif, serta pusat pemerintahan. “Sisanya nanti akan
didorong oleh investasi swasta,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa anggaran IKN
yang masuk dalam pagu Kementerian PU masih diblokir oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani
Indrawati. Ia menyebut pemblokiran ini terjadi karena adanya prioritas lain dalam
pengalokasian dana.

Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Dody menyatakan bahwa realisasi anggaran IKN
untuk tahun 2025 belum ada. “Anggaran kita diblokir semua, jadi kalau ditanya
progresnya ke mana, ya anggarannya memang belum ada,” katanya, Kamis (6/2/2025).
Ia juga memaparkan bahwa hingga 31 Desember 2024, total anggaran yang dialokasikan
untuk proyek IKN mencapai Rp 40,29 triliun, yang mencakup berbagai sektor seperti
sumber daya air, jalan, perumahan, serta pembangunan infrastruktur lainnya.

Selain itu, Dody mengungkapkan bahwa Kementerian PU mengalami pemangkasan anggaran
besar-besaran hingga Rp 81,38 triliun sebagai bagian dari kebijakan efisiensi yang
diinstruksikan oleh Presiden Prabowo. Awalnya, pagu anggaran Kementerian PU ditetapkan
sebesar Rp 110,95 triliun, namun setelah pemangkasan, anggaran tersebut turun menjadi
Rp 29,57 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti
Yudhoyono (AHY), juga menanggapi pemangkasan anggaran Otorita IKN (OIKN) yang mencapai
75 persen atau sekitar Rp 4,8 triliun dari total pagu awal Rp 6,39 triliun. Menurut
AHY, pemangkasan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan efisiensi
penggunaan anggaran negara.

“Pembangunan IKN menghadapi berbagai penyesuaian. Kita harus benar-benar mengkaji
ulang rencana awal dan mengevaluasi yang sudah berjalan. Tidak boleh ada anggaran yang
keluar secara tidak efisien,” kata AHY. Ia menekankan bahwa pemerintah akan
mengutamakan proyek yang paling mendesak dan strategis. “Evaluasi ini harus mencakup
semua aspek pembangunan, tidak hanya IKN tetapi juga proyek infrastruktur lainnya,”
tutupnya.

PESAN KAMI, KORANPRABOWO.ID, KIRANYA PARA PEJABAT TIDAK CEPAT BERKOMENTAR TENTANG APAPUN HARUS KOORDINASI LINTAS KEMENTERIAN/INSTANSI TERLEBIH DAHULU, AGAR RAKYAT TIDAK BINGUNG.

(Sonny Irwansyah/Foto.ist)

https://koranprabowo.id