"Longsor & Banjir Salah Prabowo?" -

Koranprabowo.id, Istana, HotNews :

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menuding program pembukaan lahan 20 juta hektare hutan menjadi lahan untuk pangan, energi, dan air, pemicu terjadinya banjir di sejumlah wilayah Jabodetabek, Senin (4/3/2025).

Menurut Firman, pembagian kawasan hutan membuat ekosistem menjadi rusak karena mayoritas digunakan menjadi lahan pertanian dan galian untuk penambangan golongan C atau galian C. Dan ini yang menjadi alasan mengapa banjir dan longsor didaerah-daerah semakin meningkat selama sebulan ini.

Disatu sisi statemen ini benar 1000%, namun sepertinya menjadi ‘berlawanan’ dengan kebijakan Presiden Prabowo yang sejak Desember 2024 lalu mensosialisasikan mengubah 20 juta hektar hutan menjadi lahan pertanian dan energi dalam mencapai swa sembada pangan , enerji dan ketersediaan air nasional ?

Publik kemudian mengambil kesimpulan jika kebijakan ini terlihat lebih memprioritaskan kepentingan pengusaha besar dan investasi besar, tanpa melibatkan masyarakat lokal, petani dan Masyarakat adat yang kehidupannya bergantung pada hutan. Ini juga dianggap kebijakan yang lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi jangka pendek ketimbang keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Publik juga jangan disalahkan jika kebijakan Presiden Prabowo , Kementan, Kemen ESDM dan Kemenhut ‘dituding’ tidak pro-rakyat, karena menduakan kepentingan lingkungan dan masyarakat yang mengakibatkan bencana longsor dan banjir di daerah-daerah

Teman-teman,

Komisi IV DPRD mempunyai ruang lingkup tugas di bidang: Kelautan, Pertanian dan Kehutanan. Berikut susunan pengurus dan fraksi di Komisi IV/DPRRI thn.2024-2029

PERTANYAAN KITA SUDAHKAH PROGRAM 20 JUTA HEKTAR INI DIBICARAKAN TERLEBIH DAHULU DENGAN KOMISI IV/DPPRI?, JIKA SUDAH DAN HASILNYA SEPERTI INI APAKAH PERLU DITARIK KEMBALI?

LALU BAGAIMANA DENGAN LAHAN – LAHAN MILIK PTPN YANG ‘DISWASTAKAN’ UNTUK DESTINASI WISATA SEPERTI YANG DI PUNCAK JAWA BARAT?, APAKAH BENAR SECARA HUKUM JIKA KEMUDIAN DIBONGKAR OLEH GUB. JAWA BARAT?