"Kudeta Amerika, Jokowi dan Prabowo?" -

Koranprabowo.id, PolitikHukum :

Dalam berbagai sumber disebutkan, Amerika ikut melakukan ‘kudeta’ beberapa kepala negara, langsung maupun tidak langsung, diantaranya dalam kasus Jacobo Árbenz di Guatemala (1954), João Goulart di Brazil (1964), dan Salvador Allende di Chile (1973). Operasi-operasi ini seringkali melibatkan CIA dan didorong oleh kepentingan geopolitik dan ekonomi, seperti kekhawatiran akan pengaruh komunis dan perlindungan kepentingan perusahaan Amerika.

Berikut beberapa contoh lebih rinci:

Jacobo Árbenz (Guatemala, 1954):Digulingkan melalui operasi CIA yang disebut Operasi PBSUCCESS, yang menggantikan pemerintah terpilihnya dengan rezim diktator sayap kanan.
João Goulart (Brasil, 1964):Digulingkan melalui kudeta militer yang didukung oleh Amerika Serikat, yang kemudian mengangkat Jenderal Branco sebagai presiden junta militer.
Salvador Allende (Chili, 1973):Digulingkan melalui kudeta militer yang didukung oleh Amerika Serikat, yang kemudian mengangkat Augusto Pinochet sebagai pemimpin junta militer.

Amerika Serikat sangat menentang negara komunis karena perbedaan ideologi yang mendasar, terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Komunisme, yang menganut sistem ekonomi terencana dan kepemilikan negara, dipandang bertentangan dengan nilai-nilai kapitalisme dan demokrasi liberal yang dianut Amerika Serikat. Maka Uni Sovyet (Rusia), China, Korea utara , Kuba, Laos, dan Vietnam pun dimusuhi Amerika sejak ‘kuda pakai walkman.

Bagaimana di Indonesia?,

Indonesianis asal Australia Greg Poulgrain menilai pergolakan politik di Indonesia pada era 1950-1960-an tak lepas dari campur tangan badan intelijen Amerika (CIA). Dalam buku “The Incubus of Intervention, Conflicting Indonesia Strategies of John F Kennedy and Allen Dulles” yang dibedah di LIPI Jakarta (9/2017) lalu, Poulgrain antara lain menyebut pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi sebagai bagian dari taktik CIA untuk memperkuat militer pusat di Indonesia untuk menghancurkan Sukarno.

“Melalui bantuan CIA, pemberontakan dapat diperpanjang selama dua tahun bahkan lebih sejak 1957/1958,” tulis Poulgrain

Sukarno tidak gentar persahabatannya dengan Sovyet, China, Kuba dsb yang semakin akrab dalam hal melawan kekuasaan Amerika sebagai ‘Polisi dunia. Amerika tidak tinggal diam, isu komunis Sukarno pun disebar dengan segala upaya. Atas hal ini, Sukarno pun datang ke Amerika menemui Presiden Eisenhower thn.1956. Ehehehe.

“Aku tidak pernah risau terhadap komunisme. Aku bukan komunis. Percayalah, akan segera aku ringkus mereka kalau berani berbuat macam-macam,”kata Sukarno kepada media.

Era Presiden Jokowi, sejak thn.2014 kelompok anti Jokowi menyebar isu dia dan keluarganya komunis. Namun di thn.2024, 2 bulan sebelum ‘lengser. Pastinya atas persetujuan Jokowi, MPR RI mencabut Ketetapan (Tap) MPRS No. 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno. Dengan pencabutan Tap MPRS No. 33I/1967 ini maka tuduhan Soekarno atas keberpihakannya pada Partai Komunis Indonesia (PKI) resmi dicabut.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyerahkan surat Pimpinan MPR tentang dicabutnya Tap MPRS No. 33/MPRS/1967 kepada perwakilan keluarga Soekarno dalam silaturahmi kebangsaan MPR pada Senin, 9 September 2024.

Sejak thn. 2000, Prabowo Subianto dicekal Amerika , diketahui saat Prabowo berencana menuju Amerika Serikat menghadiri wisuda anaknya, Regowo Hediprasetyo atau Didit. Namun ditolak.
Tidak jelas alasan Departemen Luar Negeri AS menolak visa Prabowo pada waktu itu. Laporan New York Times pada Maret 2014 menyebut Washington sempat menjauh dari Prabowo karena dianggap bagian dari rezim Orde Baru.

Tahun 2019, di era Presiden Jokowi juga, setelah menjadi Menhankam RI – Prabowo Subianto, mendapatkan undangan dari Amerika Serikat (AS), berlanjut di tahun 2020. Prabowo mendapat visa dari AS, diundang pemerintah AS melalui Menhan AS Mark Esper pada 15-19 Oktober 2020.

Dan pada hari Jumat, 16 Oktober 2020 lalu, Prabowo pun bertemu dengan Menteri Pertahanan AS, Dr. Mark T. Esper di Kemenhan atau terkenal disebut Pentagon.

Yang terakhir, jangan lupa di era Presiden Jokowi. Setelah 51 tahun lamanya, hanya menjadi penonton, Indonesia jadi penguasa saham mayoritas di tambang emas terbesar yang ada di bumi Papua.

Ya ini terjadi sejak September 2018 lalu, jumlah saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (FI) naik dari 9,36% jadi 51,23%. Pemda Papua akan memperoleh 10% dari 100% saham PT.FI. Semoga di era Presiden Prabowo penguasaan saham di. PT Freeport Indonesia ini akan terus menaik. Aamiin YRA.

(Red-01/Foto.ist)