Koranprabowo.id, DesaKita :
Seorang teman relawan bertanya mengapa BGN hanya merilis tentang adanya 1.256 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah Indonesia Timur yang dihentikan sementara (suspend) operasionalnya mulai 1 April 2026 karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta tidak dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Yakin yang tidak tertib itu hanya yang di Indonesia timur saja bang?”, kata teman initial MN yang memang putra Indonesia Timur melalui seluler (2/4) sekitar pkl. 20.12 lalu. Saya menjawab memang tidak tahu, karena memang tidak mengikuti informasi ini.
Kata teman, yang namanya Indonesia Timur itu meliputi Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi (Tengah, Gorontalo, Utara, Selatan, Tenggara, Barat), Maluku, Maluku Utara, dan seluruh provinsi di Papua (Papua Tengah, Papua Dataran Tinggi, Papua, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Barat). “Seharusnya juga BGN menyebut dimana saja itu, tidak meng-generalisasi!”, kata MN lagi, saya tetap diam juga membenarkan.
Memang, kepemilikan SLHS dan IPAL merupakan syarat wajib dalam operasional SPPG untuk memastikan keamanan pangan dan menjaga standar kebersihan lingkungan dalam pelaksanaan program MBG. Sebelumnya, BGN sebelumnya telah memberikan waktu bagi seluruh SPPG untuk melengkapi persyaratan tersebut. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, mereka tidak melaksanakannya dengan baik.
SLHS dan IPAL merupakan syarat wajib untuk memastikan keamanan pangan dan menjaga standar kebersihan lingkungan dalam pelaksanaan program MBG. “Yakin SPPG yang diluar Indonesia Timur itu tertib, bang?”, saya diam, pertannyaan ini seharusnya ditujukan untuk BGN bukan kepada saya. Yang jelas pola komunikasi BGN dari awal memang seperti itu makanya sejak awal kami munculkan hastag #PECAT DADAN !
‘Agh, sudahlah.
(Red-01/Foto.ist)
0
20
20
20
