Koranprabowo.id, Kabinet :
Siang ini (3/10), saya beberapa kali menelepon PimRed hingga menjelang sore barulah ada komunikasi. Yang pertama saya pertanyakan adalah kebenaran mengenai gosip Menkeu RI – Purbaya ‘cowboy’ Yudhi Sadewa yang akan menghapus program Makan Bergizi Gratis (MBG),karena ini menjadi pembicaraan masyarakat Prov. Bengkulu dan gaduh di sosial media.
Ada beberapa hal yang kemudian saya simpulkan atas gosip diatas, sbb :
1.Yang benar adalah Menkeu Purbaya memang ‘sedikit mengancam’ akan mengevaluasi dana program Makan Bergizi Gratis (MBG), jika serapannya rendah. Karena sampai tgl. 1 Oktober 2025 penyerapannya baru sekitar Rp. 21 triliun atau 29,6% dari pagu anggaran MBG di APBN 2026 senilai Rp.71 triliun.
2.MBG memang bukan dibawah kewenangan Kemenkeu RI, namun bukan berarti sebagai Menkeu tidak boleh mengevaluasi apalagi kemudian marak kasus keracunan anak yang mencapai lebih dari 8.000 anak di seluruh Indonesia.
“Atas hal ini, wajar jika kita sebagai relawan meminta Presiden Prabowi untuk memecat Kepala BGN – Badan Gizi Nasional , Dadan Hindayana dan mengevaluasi ulang manajemen BGN pusat dan daerah. Bukan program MBG -nya yang kita stop’, kata PimRed
3.Di prov. Bengkulu target penerima MBG Total jumlah siswa penerima program MBG di Provinsi Bengkulu mencapai sekitar 363.283 siswa. Dengan ketentuan satu unit SPPG/Dapur MBG melayani 3.000 siswa, maka dibutuhkan sedikitnya 121 unit SPPG. Namun, hingga kini baru 13 unit SPPG yang telah aktif, tersebar di beberapa daerah seperti Kota Bengkulu, Rejang Lebong, Seluma, Kaur, dan Mukomuko.
Sayangnya, tujuan mulia ini tercemar karena ada lebih 427 anak keracunan MBG di Kabupaten Lebong, Rabu, 27 Agustus 2025 lalu. Para siswa itu ada dari PAUD hingga sekolah dasar (SD) di Lebong. Antara lain, siswa dari SD IT Al Azhar, PAUD IT Al Azhar, SD Muhammadiyah 1 A Ujung Tanjung, dan TK IT Tabeak Kauk terdampak keracunan menu MBG.
Adapun munculnya kasus antara DPRD Kabupaten Rejang Lebong VS SPPG Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah tgl. 9 September lalu , dimana DPRD tidak diijinkan ‘mendatangi’ SPPG tersebut dan menjadi gosip nasional, akhirnya damai.
(Foto.ist)
0
20
20
20
