Koranprabowo.id, Unik :
Petugas Sampah Dipaksa Bertahan Sendiri, Negara Absen di Hal Paling Dasar
Masalah sampah bukan sekadar urusan kebersihan, melainkan cermin keberpihakan negara terhadap kerja-kerja paling mendasar dalam kehidupan kota. Ironisnya, di lingkungan tertentu, para petugas sampah justru dipaksa menanggung beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah daerah.
Fakta di lapangan menunjukkan, petugas sampah lingkungan harus berpatungan secara swadaya untuk menyewa lahan pribadi tahunan, hanya demi menyimpan gerobak sampah. Sebuah kondisi yang tidak manusiawi, mengingat mereka adalah garda terdepan pengelolaan lingkungan, bekerja setiap hari menghadapi limbah masyarakat tanpa keluhan,namun justru diperlakukan seolah tidak terlihat.
Yang lebih menyakitkan, kondisi ini bukan terjadi di wilayah tanpa lahan, melainkan dikawasan yang memiliki aset pemerintah. Lahan negara di wilayah tersebut justru berubah fungsi menjadi pasar, titik perhentian Jaklingko, bahkan berdiri lapangan padel, sebuah fasilitas olahraga kelas menengah ke atas. Sementara itu, depo sampah yang telah ada sejak awal justru terpinggirkan, kalah oleh kepentingan lain yang patut dipertanyakan.
Mau bukti , silahkan anda ‘wisata’ ke wilayah Meruya Utara , Kembangan, Jakarta barat. Anda akan menemukan jawabannya. Sebagai pengamat lingkungan sekaligus warga, saya merasa heran sekaligus prihatin. Persoalan ini terlihat jelas di depan mata: oleh masyarakat, pengurus RT, RW, pihak kelurahan, kecamatan, hingga wali kota setempat. Namun tidak ada langkah nyata, tidak ada keberanian untuk memprioritaskan persoalan yang menyentuh hajat hidup orang banyak.
Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat adanya pembiaran sistematis, bahkan tidak menutup kemungkinan dilakukan secara berjamaah oleh oknum-oknum di wilayah, yang lebih mengedepankan kepentingan tertentu dibanding kepentingan publik dan lingkungan hidup. Padahal, persoalan sampah adalah masalah serius dan utama, bukan isu pinggiran. Negara boleh membangun apa pun, tetapi jika pengelolaan sampah diabaikan, maka yang dibangun hanyalah ilusi kemajuan.
Praktik semacam ini jelas tidak sejalan dengan ASTA CITA Presiden Prabowo, yang menekankan tata kelola pemerintahan yang berpihak pada rakyat, keadilan sosial, serta pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan dasar masyarakat. Jika petugas sampah saja harus patungan demi menyimpan alat kerjanya, maka yang perlu dievaluasi bukan kinerja mereka, melainkan nurani dan tanggung jawab para pejabat terkait.
Atau jika memang tidak mau ‘ribeut, perbanyak cetak dan pasang spanduk bertuliskan “Dilarang buang sampah sembarangan kecuali monyet !”
(Foto.ist)
0
20
20
20
