DARI 41 PROLEGNAS TAHUN 2025-2029, MANA YANG KAMU SUKA?

Koranprabowo.id, Parlementaria :

Program Legislasi Nasional / PROLEGNAS merupakan pedoman dan pengendali penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.  UU No.13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Sejarah Prolegnas Lahirnya Prolegnas, berawal dari simposium mengenai Pola Perencanaan Hukum dan Perundang-undangan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1976, Lokakarya Penyusunan Program Legislatif Nasional di Manado pada tanggal 3 s.d 5 Pebruari 1997, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-PR.02.08-41 tertanggal 26 Oktober 1983, Program Pembangunan Nasional dan
menuangkannya dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, dst dsb.

Namun belum ditemukan dari setiap tahun berapa Prolegnas yang tereallisasi jika tidak apa kendala dsb. Tapi agh sudahlah, positif thinking saja. Eheheh.

Berikut 41 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2025-2029:

Usulan Komisi-Komisi

1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (komisi I)
2. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 29 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Komisi II)
3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Komisi III)
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
5. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Komisi V)
7. RUU atas Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Komisi VI)
8. RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Komisi VI)
9. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Komisi VII carry over)
10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah (Komisi VIII)
11. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Komisi VIII)
12. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Komisi IX)
13. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Komisi X)
14. RUU tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty (Komisi XI)
15. RUU tentang Energi Baru Dan Energi Terbarukan (Komisi XII carry over)
16. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Komisi XIII)

Usulan Baleg

17. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Komcad)
19. RUU tentang Komoditas Strategis
20. RUU Pertekstilan
21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia
22. RUU tentang PPRT
23. RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern
24. RUU tentang BPIP
25. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
    2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Carry over)
26. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
    2017 tentang Pemilihan Umum
27. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
28. RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Usulan Perseorangan

29. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim (DPR dan DPD)
30. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (diusulkan Melly Goeslaw, F-Gerindra)
31. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (DPR anggota dan DPD)
32. RUU tentang Perubahan keempat atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (diusulkan F PDIP, PKB, DPD)

Usulan Pemerintah

33. RUU tentang Hukum Acara Perdata (carry over)
34. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
35. RUU tentang Desain Industri
36. RUU tentang Hukum Perdata Internasional
37. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara (carry over)
38. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
39. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
40. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
41. RUU tentang Daerah Kepulauan (diusulkan DPD)

‘Kalau ditanya mana yang disuka, jika ada pastinya kami memilih RUU PERAMPASAN ASET KORUPTOR.

‘Agh sudahlah ..

(Red-01/foto.ist)

APA MEMANG DPRRI TAKUT DENGAN UU PERAMPASAN ASET ?

6 September 2024 RedaksiKJ 0

APA MEMANG DPRRI TAKUT DENGAN UU PERAMPASAN ASET ? Koranjokowi.com, OPIni: Sampai saat ini Presiden Jokowi masih menantikan ‘semangat besar’ dari DPRRI untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) – PATP ,Perampasan Aset Tindak Pidana  menjadi […]

Diary, Guntur Sukarnoputra 1944 – 2022 (28),  ” SULITNYA UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TERWUJUD “

3 Mei 2023 RedaksiKJ 0

Diary, Guntur Sukarnoputra 1944 – 2022 (28), ” SULITNYA UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TERWUJUD “ Koranjokowi.com, OPini : Di dalam pemerintahan era Orde Dasar, Orde Baru juga Orde Reformasi ternyata pemberantasan korupsi berjalan tersendat-sendat. Apapun organ […]

Please follow and like us:

0

20

20

20