Koranprabowo.id, Unik :
Petugas sampah di lingkungan ini bukan hanya diabaikan, mereka dipaksa bertahan hidup sendiri. Tanpa dukungan negara, tanpa fasilitas layak, bahkan untuk sekadar menyimpan gerobak sampah, mereka harus berpatungan menyewa lahan pribadi tahunan. Sebuah ironi yang terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Di saat para petugas sampah memeras keringat menjaga kebersihan kota, pemerintah wilayah justru memalingkan muka.
Lahan milik negara yang seharusnya bisa digunakan,sebagai depo atau tempat penyimpanan sarana persampahan berubah fungsi. Menjadi pasar, Menjadi perhentian Jaklingko. Bahkan berdiri lapangan padel—olahraga gaya hidup yang sama sekali tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat luas.
Pertanyaannya sederhana: Apakah kota ini lebih butuh lapangan padel, atau sistem pengelolaan sampah yang manusiawi?
Masalah sampah bukan isu kecil. Ini urusan kesehatan publik, lingkungan, dan martabat kota. Namun anehnya, persoalan ini seperti sengaja dibiarkan. Padahal kondisinya terlihat terang-benderang: oleh warga, RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga wali kota.Semua tahu. Semua melihat. Tapi semua diam.
Diam yang terlalu rapi untuk disebut kelalaian.
Diam yang menimbulkan dugaan kuat adanya pembiaran berjamaah oleh oknum-oknum wilayah.Lebih menyakitkan lagi, depo sampah yang sudah ada sejak awal justru disingkirkan, kalah oleh kepentingan lain yang tak pernah dijelaskan secara terbuka ke publik. Seolah-olah sampah harus minggir, asalkan proyek lain bisa berjalan. Seolah-olah petugas kebersihan boleh menderita, asal kota tampak “rapi” diatas kertas.
Sebagai pengamat lingkungan sekaligus warga, saya bertanya dengan nada getir:
Negara sebenarnya hadir untuk siapa? Jika negara mampu menyediakan lahan untuk pasar dan olahraga elit, maka ketiadaan lahan untuk gerobak sampah bukan soal kemampuan, tapi soal kemauan. Dan ketika kemauanitu hilang, yang tersisa hanyalah pengabaian terhadap rakyat kecil.
Praktik semacam ini bertolak belakang dengan ASTA CITA Presiden Prabowo, yang menjanjikan pemerintahan berpihak pada rakyat, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Apa yang terjadi di lapangan justru sebaliknya: yang kuat difasilitasi,yang bekerja dalam sunyi dipaksa berjuang sendiri.
Jika petugas sampah harus patungan demi menyimpan alat kerjanya, maka sesungguhnya
yang perlu “dibersihkan” bukan hanya sampah kota, tetapi cara berpikir para pejabat yang lupa pada tugasnya. Karena kota yang abai pada sampah, sejatinya sedang menimbun bom waktu—dan ketika ia meledak, rakyatlah yang pertama kali menanggung akibatnya.
‘Paham !?
(Foto.ist)
0
20
20
20
