"SUARA MASYARAKAT DESA ADALAH BOM WAKTU !"

Koranprabowo.id, HotNews :

Presiden Ir. H. Sukarno semasa hidupnya kerap mengatakan “Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka”, ini adalah bagian dari motivasi politiknya kepada rakyat termasuk mereka yang bertebaran di desa – desa yang saat ini lebih dari 75.000 desa nasional.

Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Yang menekankan bahwa mentalitas merdeka (tidak rendah diri) adalah pondasi utama pertahanan negara dan masyarakat desa memegang peranan krusial diantara sebagai “GARDA TERDEPAN ATAU PERTAHANAN AKHIR” dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Desa dan Masyarakat desa dalam perjalanan sejarah negara besar ini telah membuktikan diri bukan hanya Sishankamrata namun juga benteng Pancasila, penjaga toleransi dan kedaulatan pangan.

MENGAPA MASYARAKAT DESA?

● Pilar Persatuan dan Kesatuan yang kokoh dan telah teruji : Jika saat ini jumlah penduduk nasional lebih dari 286,6 juta jiwa maka seiring waktu 50-60% nya akan menetap / urban di kota kota besar karena didominasi usia muda dan prospek kerja menjanjikan. Adapun yang tersisa didesa – desa adalah mereka usia diatas 40 tahun dengan alasan biaya hidup, kesehatan, sosial budaya , pensiun dsb. Apapun mereka tetap dihargai oleh para generasi muda yang merantau. Dan bolehlah jika mereka disebut sebagai Penjaga nilai-nilai Pancasila, gotong royong, dan hidup dalam ketoleransian. ● Pilar Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata): Kekuatan dan Keutuhan negara tidak hanya bergantung pada militer, perang gerilya sebagaimana telah kita lakukan adalah adanya dukungan partisipasi aktif masyarakat desa dalam segala hal yang kemudian dicontoh beberapa negara besar ● Ketahanan Pangan dan Ekonomi: Desa sebagai hinterland atau penyangga kehidupan kota menyediakan hasil pertanian dan bahan baku, yang sangat penting bagi keberlangsungan negara. ● Kemanunggalan TNI dan Rakyat: Program seperti Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) menguatkan desa sebagai desa pertahanan, yang menghubungkan infrastruktur desa dengan pertahanan wilayah.

Dengan demikian, penguatan desa melalui kemandirian ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan pelestarian budaya secara langsung memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh. Maka di era pemerintahan Presiden Prabowo – Wapres Gibran Rakabuming Raka tahun 2024 – 2029 mendatang kami berharap para pengambil dan pemangku kebijakan dapat menjaga amanah dan bekerja-keras untuk program program pemerintah sekitar masyarakat desa, diantaranya :

MBG – MAKAN BERGIZI GRATIS , penanggung-jawab khususnya BGN mulai mengurangi berdebat kusir di sosial media yang mengedepankan superioritas SDM yang ada. Sedangkan gaji, fasilitas dsb yang mereka terima bersumber dari pajak masyarakat desa. Sejak tahun 2015 tidak ada MBG, dsb maka Dana desa pun berjalan lancar namun sejak thn.2024 diantara pro-kontra, Dana Desa tersisa 40-60% diantaranya untuk MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Dana Desa dsb. Sebagaimana beredar selama ini .

Apakah masyarakat desa ‘boleh’ menolak semua diatas?, silahkan hubungi para wakil kalian di DPD, DPRD dan DPRRI.

Mengapa ?

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang membuka peluang desa menjadi lebih mandiri. Dengan otonomi ini, desa tidak lagi sekadar objek pembangunan, tetapi subjek yang menentukan arah pembangunan sesuai potensi dan karakter lokalnya. Otonomi desa / Desa otonom adalah hak, wewenang, dan kewajiban desa untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat setempat. Ini adalah otonomi asli, bulat, dan utuh—bukan pemberian—yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia

“Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka”, termasuk mereka yang tidak mengakui kekuatan masyarakat desa. Sejak menjabat sebagai walikota hingga presiden 2 periode, Jokowi terkenal dengan ‘Diplomasi Meja Makan’, sehingga jalur komunikasi dengan rakyatnya terasa dekat dan hangat termasuk akses di kabinetnya diminta untuk terbuka sehingga permasalahan di desa – desa cepat ditangani dengan baik. Ini pelajaran penting untuk kabinet ASTACITA. Karena BOM WAKTU itu siap meledak kapan saja !!

‘Agh sudahlah

(Red-01/Foto.ist)