Koranprabowo.id, Daerah :
Di negeri ini, ribuan anak muda bermimpi mendapatkan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Indonesia (LPDP). Mereka bersaing ketat, belajar siang malam, berjuangdemi satu kesempatan: dibiayai negara untuk menimba ilmu setinggi mungkin. Namun ironi muncul ketika ada penerima beasiswa yang justru dengan enteng menyatakan tidak bangga menjadi Warga Negara Indonesia , … namanya … Dwi Saseti Ningtias, penerima bea siswa LPDP studi S2 di Delft University of Technology, Belanda thn.2014 – 2017. Istri dari Arya Iwantoro, yang juga alumni LPDP yang menempuh studi di Utrecht University untuk jenjang S2 dan S3 bidang geografi fisik.
Dan , gegara anak mereka diterima sebagai warga negara Inggris dia sesumbar , “Biar aku saja yang WNI, anak-anakku jangan.”
Pernyataan semacam itu bukan sekadar opini pribadi. Ia menyentuh ruang publik, menyentuh rasa keadilan sosial. Karena saat negara membiayai pendidikan seseorang, ada kontrak moral yang melekat: ilmu itu kelak kembali untuk bangsa, bukan justru melahirkan rasa keterasingan apalagi pengingkaran identitas.
Kritik terhadap negara tentu sah. Mengoreksi kebijakan, menyoroti ketimpangan, membongkar korupsi—itu bagian dari demokrasi. Tapi ada perbedaan besar antara mengkritik untuk memperbaiki dan merendahkan identitas kebangsaan yang justru membesarkan kita. Tidak bangga menjadi WNI, sementara dibiayai oleh APBN, menimbulkan pertanyaan etis: di mana letak tanggung jawab moral terhadap rakyat yang membayar pajak?
Masalah ini bukan soal nasionalisme sempit. Ini soal konsistensi. Jika merasa negara begitu buruk hingga tak layak dibanggakan, mengapa tetap menerima fasilitasnya?. Mengapa tidak menolak sejak awal? Beasiswa negara bukan hak otomatis, melainkan privilese yang diperoleh lewat seleksi dan komitmen pengabdian. Ketika komitmen itu terasa hampa, publik wajar merasa dikhianati. Yang lebih menyakitkan adalah pesan simboliknya. Di saat banyak anak muda di pelosok negeri bermimpi mengibarkan Merah Putih di panggung dunia, justru ada yang menikmati subsidi negara sambil meremehkan identitasnya sendiri. Ini bukan soal berbeda pendapat.Ini soal empati. Soal kesadaran bahwa ada rakyat kecil yang mungkin harus menghemat makan demi membayar pajak yang ikut membiayai pendidikan para penerima beasiswa.
Namun di sisi lain, kita juga tidak boleh menutup mata pada ironi yang lebih luas. Banyak masyarakat kecil yang justru sangat mencintai tanah air, tetapi akses terhadap kesehatan dan pendidikan bisa terputus hanya karena label “tidak tepat sasaran” atau karena tergeser dalam kategori desil tertentu. Mereka yang berada di batas garis kemiskinan sering kali terlempar dari bantuan sosial hanya karena perhitungan statistik. Cinta tanah air mereka tak pernah diragukan, tetapi hak dasarnya bisa
hilang oleh sistem yang kaku.
Di sinilah persoalan menjadi lebih kompleks. Negara berbicara tentang efisiensi dan penajaman anggaran, tetapi rakyat berbicara tentang kebutuhan riil untuk bertahan hidup. Jika beasiswa adalah investasi untuk masa depan bangsa, maka akses kesehatan dan pendidikan dasar adalah fondasi keadilan hari ini. Keduanya sama-sama menyangkut tanggung jawab moral negara kepada rakyatnya. Karena itu, evaluasi tidak boleh hanya diarahkan pada individu penerima beasiswa yang dianggap kurang berkomitmen. Negara juga harus berani mengevaluasi sistemnya sendiri: apakah kebijakan sudah benar-benar menghadirkan keadilan sosial? Apakah semangat pengabdian hanya dituntut pada warga, tetapi tidak secara setara diwujudkan dalam kebijakan publik?
Menjadi WNI bukan berarti menutup mata pada kekurangan negeri ini. Justru cinta tanah air lahir dari keberanian memperbaiki, bukan dari sinisme yang menjauh. Pendidikan yang dibiayai rakyat seharusnya melahirkan intelektual yang kritis sekaligus berakar. Dan kebijakan negara seharusnya memastikan bahwa rakyat kecil yang setia pada negeri ini tidak tersingkir oleh angka-angka statistik. Karena sejatinya, ilmu tanpa rasa tanggung jawab hanyalah gelar kosong. Dan kebijakan tanpa empati hanyalah angka di atas kertas. Rakyat kecil tidak pernah membayar pajak untuk membiayai kehampaan—baik kehampaan moral maupun kehampaan keadilan.
“Presiden Prabowo harus menegur suami istri itu, ada uang rakyat yang mereka nikmati namun berkhianat , presiden jangan sibuk soal MBG dan Koperasi Desa saja!”, demikian PimRed saat diminta tanggapan.
(Foto.ist)
0
20
20
20
