"Pecat FADLI ZON !" (2) -

Koranprabowo.id, PolitikHukum :

Teman teman relawan dimana saja berada,

Senin, 16 Juni 2025 lalu, Fadli Zon yang menjabat Menteri Kebudayaan sejak 20/10/2024 lalu entah kesurupan apa, atau dia sedang bingung apa yang harus dilakukan sebagai Menbud karena dianggap jabatan ini tidak populer. Secara gegabah mengatakan jika pencantuman pemerkosaan massal dalam sejarah nasional perlu dikaji ulang karena tidak memiliki fakta hukum yang membuktikan kasus tersebut. “Tim Gabungan Pencari Fakta ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku,” katanya saat itu.

Dan reaksi pun bermunculan, bahkan kami , relawan Koranjokowi.com, Koranprabowo.id telah lebih awal, esok harinya menurunkan tanggapan dengan judul ‘Pecat FADLI ZON !’ di tgl.17 Juni 2025 sebagai tanda keprihatinan munculnya ‘kegaduhan’ baru ini disaat semua kabinet dan rakyat sedang berkutat dengan program kerja ASTA CITA.

Juga perlawanan dari Aliansi Organ 98, tgl. 18 Juni 2025 lalu ini pun menambah kegaduhan itu, mereka bahkan menantang pemerintah agar ‘berani kembali’ menggelar persidangan untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada masa kerusuhan Mei 1998.

Menurut mereka, Fadli Zon ‘konyol’ dengan mengatakan jika tidak ada bukti yang diakui hukum, sementara proses hukumnya saja tidak pernah ditempuh. Oleh karena itu, dia menilai keriuhan ini bisa menjadi kesempatan untuk para aktivis dan pihak yang selama ini menyangkal mendapat jalan terang.

“Bagaimana pelanggaran HAM tersebut, siapa pelakunya, dan bagaimana para korban memperoleh keadilan. Maka ayo kita bawa ke pengadilan dan kita adili,” ujar Aliansi Organ 98 dalam konferensi pers di Graha Pena 98, Jakarta, Rabu, 18 Juni 2025.

Sikap Fadli Zon apapun telah membuat luka lama terkuak kembali khususnya bagi saudara – sauadara kita dari etnis Tionghoa, disatu sisi hal ini akan mencederai kinerja Presiden Prabowo – Wapres Gibran yang masih terus membenahi harmonisasi ekonomi, politik dan kesejahteraan rakyat.

Sebagai relawan kami tetap memohon kepada Presiden Prabowo agar Fadli Zon ‘dipecat’, karena ini juga hak kami yang di Pilpres 2024 lalu mendukung #02 dengan segala kekurangannya. Dan kami tidak ingin di kabinet ada model Fadli Zon ini, terima-kasih dan mohon maaf lahir bathin.

(Red-01/Foto.ist)