KUDATULI terjadi tahun 1996 mengapa tidak beres-beres?

Bukankah Hj.Megawati – Ketum PDIP pernah menjabat sebagai Wapres ke-8 thn. 1999 – 2001 dan menjadi Presiden RI ke- 5 , menggantikan Alm.Gus Dur (bukan karena Pemilu) yang menjabat sejak thn.2001 – 2004. Kenapa saat itu tidak dituntaskan dan menyeret pelaku, sutradara dan produser aksi kerusuhan itu, karena TNI/Polri ada ditangan beliau saat itu?

Seingat saya yang pernah menjadi relawan Ganjar Pranowo dengan menerbitkan web Koranganjar.com , dari ke-21 program Pilpres Ganjar – Mahfud tidak ada satu pun bicara tentang penegakan hukum mengenai HAM termasuk KUDATULI?

Juga saat Pilpres 2019, saat mengusung Jokowi-Maruf Amin pun bukan melulu kerja PDIP dan ‘Koalisi Indonesia Maju – KIM’, yang terdiri dari 10 parpol;  Golkar, NasDem, PKB, PPP, Hanura, PKPI, PSI, Perindo, PBB dan Partai Johanes Kekuatan (PJK). Namun juga ada andil relawan non-parpol disana maka mendapat suara 84 juta suara (55,5%) mengalahkan paslon Prabowo – Sandiaga Uno.

Kalau memang semua karena KUDATULI

Yang menyedihkan lagi, Ribka yang menerbitkan buku ‘Aku Bangga Jadi Anak PKI’ thn.2002 ini mengakui jika ayahnya, Raden Mas Soeripto Tjondro Saputro adalah seorang tokoh PKI. Namun dia menegaskan tidak ada kaitan orang tuanya dengan pergerakan komunis di PDIP. Apalagi, para tokoh PKI saat ini sudah mati. Maka jika selama ini kader PDIP ada yang sibuk mengaitkan Jokowi dengan PKI, kita tepok jidat karena tidak ada data valid. ‘Paham ya, dek?, Ehehe.

Entah informasi darimana, Ribka mengatakanjuga bahwa ada skenario suara PDIP di thn.2029 menjadi 7%, “Saya dengar lho mereka menarget kita 7 persen 2029. (Mereka) salah hitung. PDI Perjuangan tuh justru kalau diginiin malah terjadi kebangkitan. Bedanya PDI Perjuangan tuh begitu. Semakin ditekan, semakin dia mengkonsolidasi. Salah hitung mereka,” kata Ribka. Duh jangan baper ya dek, karena itu bisa jadi doa. ‘Ehehe.

Ribka tahun 2009 lalu pernah ‘di-strap’ Badan Kehormatan DPRRI , kalau pun menjabat selaku Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Ribka Tjiptaning dilarang memimpin rapat panitia khusus dan panitia kerja. Larangan itu terkait dengan kasus hilangnya Ayat (2) Pasal 113 dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang disetujui Rapat Paripurna DPR, 14 September 2009. ‘Eheheh.

(Red-01/foto.ist)

KORANJOKOWI 2019-2024: https://www.youtube.com/@koranjokowiofficial5547

@koranjokowi.com

@koranjokowi

HOME

@.koranprabowo.id

@koranprabowo.id

KORANPRABOWO FB :https://www.facebook.com/profile.php?id=61557277215737

@gibran4ri1

https://www.facebook.com/share/1ApupGtMtL

@gibran4ri1

KORANJOKOWI 2025 – 2029:

https://youtube.com/watch?v=1ISIHs_U3y8%3Ffeature%3Doembed

KORAN PRABOWO 2025 – 2029:

https://www.youtube.com/@KORANPRABOWO-h7c

Please follow and like us:
error0
fb-share-icon20
Tweet 20
fb-share-icon20

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error

Anda suka dengan berita ini ?