Koranprabowo.id, Daerah :
Sebelum kami menyampaikan sosok bupati kami, Bupati Langkat – H. SYAH AFANDIN, SH., Kali ini lebih awal kami memperkenalkan Wakil bupati Langkat thn.2024-2029 yaitu Tiorita Surbakti alumni SD Negeri 050600 (1975–1981), SMP Negeri 1 Kuala (1981–1984) , SMA Farmasi pada tahun 1988 dan aktif dalam bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga. Selain itu Wabup ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) Kab. Langkat thn.2019–2024 dan Ketua Himpunan Wanita Karya (HWK) Kab. Langkat sejak 2020 juga Ketua TP PKK Kab. Langkat thn. 2019 – 2024.
“Sejak thn.1945 hingga saat ini Kab. Langkat telah dipimpin oleh 16 Bupati/Wabup, khusus bupati belum pernah ada dijabat oleh perempuan. Insyaallah tahun 2029 mendatang harus ada sosok perempuan yang menjabat bupati Langkat ke-17. Dan ibu wabup ini salah satu kandidatnya”, kata PimRed pagi ini (16/3) saat diskusi melalui seluler
Saya diam karena tidak memahami pemikiran PimRed atas hal ini namun saya paham ada visi besar diantara pemikiran ini yang utama pemikiran sebagai putra daerah kab. Langkat hingga thn.2029 mendatang adalah :
1. Bagaimana menjaga agar harga BBM dan sembako tidak naik, karena beberapa diantaranya Sembako ada yang telah naik hampir 20-30%. Misalnya, Daging Ayam: Naik 2,19% menjadi Rp.41.950 per kg. Daging Sapi mencapai Rp146.600.Kg, Gula Pasir Rp.19.950/kg, Minyak Goreng antara Rp19.350/liter – Rp22.850 per liter.
2.Operasional 21 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) /Dapur MBG di wilayah Binjai-Langkat dihentikan sementara sejak tgl. 9 Maret 2026 , penutupan ini bagian dari evaluasi 492 dapur MBG di Sumut pasca polemik kualitas konsumsi. Padahal Jumlah penerima manfaat program MBG di Langkat belum mencapai 40.000 orang dari sekitar 90.000 orang miskinnya.
3.Pembangunan gedung Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Sumatera Utara hingga akhir 2025, tercatat sebanyak 498 unit dari total 2.340 lahan yang tersedia. Di Kab. Langkat baru 277 KDKMP , dari 23 kecamatan, 240 desa, dan 37 kelurahan,
4.Penanganan sampah dan pengelolaan limbah B3 yang berpotensi mencemari lingkungan serta membahayakan kesehatan masyarakat. Dan ini perlu tekanan politik agar ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemkab/Dinas Lingkungan Hidup semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat.
‘Semoga !
(Red-01/Foto.ist)
0
20
20
20
