Koranprabowo.id, Politik :
Teman teman relawan dimana saja berada, saat berpidato dalam kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Minggu (7/4/2019), Prabowo melontarkan wacana pemberian uang pensiun untuk bekas koruptor.“Kita akan panggil koruptor-koruptor itu. Kita akan minta mereka tobat dan sadar. Kembalikanlah uang-uang yang kau curi. Ya bolehlah kita sisihkan sedikit. Boleh enggak? Ya untuk dia pensiun,”, nah itu hanya prolog saja ya. siapkan kopimu dan nikmati tayangan dibawah ini.

Kami berawal dari relawan Jokowi sejak thn.2012, yang merasa terpanggil saat Jokowi memilih Prabowo sebagai Capres thn.2024 lalu apalagi setelah Gibran menemani sebagai Wapres. Kita pahami Gerindera 3 x gagal dipentas politik nasional, SATU – saat mencawapreskan Prabowo thn.2009 bersama capres Megawati – kalah dari pasangan SBY-Budiono, DUA – gagal lagi di Pilpres 2014 saat Prabowo sebagai Capres dan H.Rajasa sebagai Cawapresnya – kalah dari Jokowi – JK. . Yang KE-3, Prabowo gagal di Pilpres 2019 saat menjadi Capres dan S.Uno sebagai cawapresnya, kalah dari Jokowi – KH.Maruf amin.
Namun tgl.23 Oktober 2019, Prabowo diminta Jokowi menjadi Menhankam RI. Sejak itulah mereka seperti Amplop dan perangko. Ini yang kemudian membuat PDIP dan sekutunya ‘sakit gigi. Ditambah lagi saat Pilpres 2024 , Jokowi menyetujui dan mendukung Prabowo sebagai Capres. Apapun kemenangan 58% Prabowo-Gibran kami yakini karena mengalirnya suara dari para relawan Jokowi dan Gibran.

Kini usia pemerintahannya berusia satu tahun 60 hari, badai itu tidak juga tenang. Pemeliharaan kasus ijasah Jokowi sampai saat ini terus berjalan, namun Jokowi tetap tenang mengikuti proses hukum. Badai pun datang di kabinet Prabowo yang demikian ‘gemuk’ karena ada 7 Menko, 44 Menteri dan 55 wamen. Era Jokowi-Jk hanya 34 menteri, 3 wamen dan 9 pejabat setingkat menteri, total – 43. Era Jokowi-Maruf , 34 menteri, 18 wamen dan 8 pejabat setingkat menteri.
Badai itu adalah stempel kepada 9 menteri yang dianggap masyarakat bermasalah; Yusril IM, Y.Pigai, Yandri Susanto, Teddy IW, Giring G, Bahlil L, Maruarar S, Satryo Soemantri B, dan Fadli Zon. Terlihat kordinasi tidak berjalan baik , seolah semua jalan masing-masing. Sebagaimana anak anak saat pentas 17-an, selalu ingin tampil beda, NATO. “Saya mengakui komunikasi publik pemerintahannya buruk dalam 150 hari pertama kepemimpinan saya, dan bertanggung jawab dan berjanji untuk memperbaikinya agar lebih efektif“, kata Presiden Prabowo (6/4) lalu.

Kemudian muncul kasus Amnesti dan Abolisi kepada Hasto Kristyanto dan Tom Lembong (8/2025), relawan Jokowi-Gibran yang tidak duduk di Kabinet ‘terguncang’ seperti kami ini, maka wajar jika kemudian mengambil sikap ‘berbagi-jarak’ sesudahnya hingga tahun 2029 mendatang. Namun kami tetap mendukung program pemerintah pro-rakyat (MBG, Koperasi desa MP, dsb), apa efeknya? beberapa lembaga survey mengatakan kepuasaan masyarakat atas kinerja Prabowo-Gibran hingga November 2025 sekitar 75-77,7%.
Namun sebagian masyarakat mempunyai catatan khusus sebagai penyeimbang, munculnya kasus kerusuhan Agustus 2025 dianggap karena pemerintah lambat bekerja sehingga kemudian meluas menjadi penjarahan dan me-nasional. Human Rights Watch bahkan mengatakan pemerintah ‘paranoid’ sehingga menggunakan kekuatan berlebih, penangkapan sewenang-wenang, dan tindakan represif aparat terhadap massa aksi. Lalu diperparah dengan pernyataan kontroversial anggota kabinet dan Senayan.

Juga terhadap penanganan bencana banjir – longsor Sumut, Sumbar dan Aceh. Terlihat kabinet ini goyah dan tidak terkordinasi baik. Ada 6 kepala daerah di Aceh yang mengibarkan bendera putih karena bingung bagaimana menangani bencana, termasuk kader Gerindera – Mirwan MS yang menjabat sebagai bupati Aceh Selatan juga Ketua DPC Gerindera disana yang dipecat karena Umroh saat bencana.
Belum berhenti disini, muncul kegaduhan baru oleh Endipat Wijaya – anggota DPRRI dari Fraksi Gerindera asal Dapil Kep. Riau , yang ‘nyinyir’ adanaya aktifitas para masyarakat yang berhasil mengumpulkan donasi Rp.10 miliar untuk korban bencana.

“Orang per orang cuman nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh. Jadi, yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal dalam penanggulangan bencana,” katanya, dan ….’Buuummm, publik pun mencemooh.
‘Yakin Prabowo akan dipilih lagi di tahun 2029-2033?
(Red-01/Foto.ist)
