Syamsu Djalal, "JOKOWI PKI, LUHUT PKI?" -

Koranprabowo.id, PolitikHukum :

Sebetulnya agak malas membahas hal – hal seperti ini namun sebagian teman relawan meminta untuk itu. Khususnya tentang viralnya beredarnya video pernyataan Mayjen TNI (Purn.) Syamsu Djalal, S.H., M.H. yang ‘menuding’ Jokowi sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk menyeret nama lainnya; Luhut Binsar Panjaitan, Wiranto, Hendri Priyono dan Agum Gumelar yang disebutnya sebagai ‘antek Cina’.

Isu ini telah ada sejak Jokowi ikut Pilkada Gub. DKI Jakarta tahun 2012 lalu, bahkan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Komnas HAM menyebut bahwa narasi Jokowi-PKI merupakan disinformasi yang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan instabilitas politik. Termasuk tanggapan dan dukungan kepada Jokowi baik dari sejarawan, TNI, bahkan tokoh/ulama NU dan Muhammadiyah

KH. Hasyim Muzadi – Ulama NU pun mengatakan “Jokowi ditunjuk oleh Allah untuk menjadi pemimpin di Indonesia, yang akan membawa maslahat bagi Indonesia dan mampu menjaga keutuhan NKRI. Jokowi adalah nasionalis yang tak akan menjual Indonesia kepada asing. Silahkan menjelekkan. Yang tidak boleh itu memfitnah. Jokowi dibilang PKI itu tidak betul,” katanya.

Saat Jokowi mengancam dengan kata ‘gebuk’ jika muncul PKI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah – Haedar Nashir pun menganggap kata ‘gebuk’ yang digunakan sebagai penegasan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan ideologi yang melawan Pancasila. “Paham apa pun, golongan apa pun, yang mengusung ancaman separatis. Tidak hanya yang berideologi agama, tapi juga berideologi lain, termasuk komunisme,”

SIAPA SYAMSU DJALAL ?

Lahir di Padang, Sumbar tgl. lahir 22 Desember 1943. Lulusan Akademi Militer (1965) ini berasal dari Korps Polisi Militer (CPM) dan pernah menempati beberapa jabatan strategis, diantaranya Komandan Pusat Polisi Militer (Dan Puspom) ABRI dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Juga salah satu pendiri/Ketua Dewan Penasehat – Partai Berkarya pimpinan Tomy Suharto yang dideklarasikan pada 13 Mei 2016.

Syamsu juga pernah ikut Pilgun Sumbar thn.2020 dari jalur independen bersama aktor Aldi Taher (JADI) , namun kalah. Kembali ke partai Berkarya, sejak tahun 2020, Partai Berkarya dipimpin oleh Mayor Jenderal TNI (Purn.) H. Muchdi Purwopranjono sebagai Ketua Umum namun kemudian muncul konflik, Dualisme di tubuh Partai Berkarya bermula ketika Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengeluarkan Surat Keputusan terkait Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus DPP Partai Berkarya 2020-2025. Dalam surat itu Kemenkumham mengesahkan kepengurusan di bawah kepemimpinan Muchdi PR. Tommy Soeharto lantas menggugat putusan itu ke PTUN Jakarta, gugatannya dikabulkan pada 16 Februari 2021.

Tak terima, Kemenkumham dan Partai Berkarya di bawah kepengurusan Muchdi PR mengajukan banding. Tapi, dalam putusannya 1 September 2021, majelis hakim PT TUN Jakarta tetap menyatakan kepengurusan Partai Berkarya di bawah Tommy merupakan kepengurusan yang sah. Kemenkumham dan Mucdi PR terus melanjutkan proses peradilan ke tingkat kasasi hingga akhirnya menang.

Muchdi PR dan Syamsu Djalal.

Sejak itu konflik pun melebar, lihat saja saat Pilpres 2024 jika Kubu Partai Berkarya Syamsu Djalal mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Namun kubu Muchdi Pr mendukung Prabowo-Gibran.