Koranprabowo.id, OPINi:
Saat Jokowi menjadi Presiden thn.2014 lalu, jumlah penduduk miskin mencapai 28,51 juta orang, dan saat usai menjabat thn.2024 jumlahnya tersisa 24,06 juta berarti menurun sekitar 4.450 juta orang. dimana salah satunya dikarenakan ekonomi desa semakin baik dengan lancarnya distribusi barang dan jasa desa ke kota. Dan semua karena ada banyak pembangunan infrastruktur desa – kota secara nasional.
Maka kita ,saat itu, menjadi kaget disaat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, HM.Jusuf Kalla (JK) Maret 2024 kepada media menyebut pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi penting untuk dilakukan, namun ada pihak-pihak yang juga dirugikan
JK juga menilai belanja jor-joran yang dilakukan di era Jokowi membuat pemerintah selanjutnya tidak akan mudah mengurus Indonesia. Pasalnya ada beban yang harus ditanggung, salah satunya dari pembangunan infrastruktur.
Namun rilis dari Penelitian Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2023 Mei 2024 menempatkan Infrastruktur Mutu Indonesia diperingkat 27 global dan paling unggul di ASEAN
GQII merupakan program yang diinisiasi oleh lembaga konsultan independen, Mesopartner dan Analyticar, untuk melakukan riset dan mendiseminasikan data tentang infrastruktur mutu negara-negara di dunia. Peringkat setiap pilar infrastruktur mutu Indonesia berdasarkan riset GQII 2023, di bidang Metrologi berada di posisi 38, di bidang Standardisasi berada di posisi 37, dan di bidang Akreditasi dapat mencapai peringkat 10, dari 185 negara di dunia.
Apabila dibandingkan dengan negara-negara G20, Infrastruktur Mutu Indonesia berada pada posisi ke-17, selaras dengan peringkat PDB Indonesia yang juga berada pada posisi ke-17.
Salah satu fokus utama pemerintahan Jokowi adalah meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh Indonesia yang dapat dilihat dari pesatnya pembangunan jalan tol. Misalnya, salah satu kinerja pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur yang menjadi perhatian publik yakni pembangunan Jalan Tol Trans. Proyek infrastruktur ini menjadi salah satu dari proyek-proyek strategis selain jalur kereta api yang telah membuka akses ke daerah-daerah terpencil. Kehadiran infrastruktur ini tidak hanya memperlancar mobilitas penduduk, tetapi juga mengurangi biaya logistik, membuka peluang investasi baru, dan memperkuat konektivitas antar wilayah.
Seakan tidak menggubris apa yang disampaikan JK, KemenPUPR saat itu semakin giat menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur karena telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Akses yang lebih baik ke pusat-pusat ekonomi meningkatkan daya saing daerah, mengundang investasi sektor swasta, dan menciptakan lapangan kerja baru.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi bukan hanya sekedar pembangunan fisik, tetapi juga merupakan strategi investasi dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemantapan infrastruktur menjadi pijakan yang kuat bagi Indonesia untuk melangkah menuju masa depan yang lebih makmur dan berkelanjutan.
‘Bukankah JK adalah wapresnya Presiden Jokowi saat itu ?
‘Agh, sudahlah …
(Red-01/foto.ist)
0
20
20
20
