Riki, F. "KOTA BANDAR LAMPUNG, KOTA PANCASILA" -

Koranprabowo.id, Jadoel :

Teman teman relawan dimana saja berada,

Jumlah penduduk Prov. Lampunya hingga tahun 2024 telah mencapai 9,11 juta dengan kepadatan 270 jiwa/km², yang tersebar di 2 kota dan 13 kabupaten. Hasil Sensus 2024 menyebutkan, Suku Jawa 64%, Suku Lampung 13,5%, Suku Sunda 11,8%, Suku Melayu 5,6% dan Suku Bali 1,3%

Adapun jumlah penduduk Kota Bandar Lampung hingga thn.2024 sekitar 1.073.451 jiwa tersebar di 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Kepadatan penduduknya mencapai 5.400 jiwa/km², menjadikannya salah satu kota terpadat di Pulau Sumatera.

Teman teman relawan dimana saja berada,

Presiden Sukarno sejak menjabat Presiden merasa harus ada keseimbangan kesejahteraan penduduk sehingga tidak Jawa-sentris, terutama sektor ekonomi setelah kita ‘babak belur’ berperang dengan Belanda dan Jepang. Sebelumnya memang terjadi hal yang sama dilakukan oleh Belanda dan Jepang di Lampung bernama ‘kolonialisasi’ namun mereka itu hanya untuk mengurusi perkebunan, dengan upah minim sehingga banyak yang melawan, kabur dan mati diburu dihutan. Itu terjadi sekitar thn. 1905-1910 lalu.

Sebagian sumber mengatakan seiring gelombang trans ini ada dari Jateng dan Jawa barat, jumlahnya pun terbatas ,155 keluarga dari Keresidenan Kedu, Jawa Tengah dan tidak lebih dari 50-60 kk dari Jawa barat yang memang untuk perluasan daerah perkebunan yang dikelola Pemerintah Hindia Belanda di luar Jawa.Mereka berhari-hari dikapal laut yang tidak layak dan perbekalan makan dan kesehatan terbatas dari Pelabuhan Tanjung Priok dan bersandar di pelabuhan kecil di kawasan Teluk Betung, Bandar Lampung.

Dengan berbagai pro-kontra akhirnya Presiden Sukarno melakukan pemberangkatan Gelombang pertama Transmigrasi dari pulau Jawa ke Lampung pun tanggal 12 Desember 1950, istilah ‘Transmigrasi’ pertama kali ini dikemukakan oleh presiden Soekarno. Dan tidak dipungkiri sebagainnya menyebar ke Bandar Lampung, sejak thn.1905, 1910, 1971 dan 1984, yang kemudian menimbulkan dampak besar terhadap pertumbuhan penduduk di Lampung dan Bandar lampung.

Seiring waktu sejak tahun 2007, Lampung berubah menjadi daerah pengirim transmigran, bukan lagi daerah tujuan. Program Transmigrasi Patriot, yang pendaftarannya pun dibuka pada akhir Mei 2025, juga dapat melibatkan masyarakat Lampung.

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung sekarang, sebelumnya Kota Bandar Lampung bernama Tanjung Karang – Teluk Betung kota ini bagian dari wilayah Way Handak Kabupaten Lampung Selatan, pada sekitar tahun 1982 terjadi peluasan, sehingga Kota Tanjung Karang – Teluk Betung dijadikan satu yaitu Kota Bandar Lampung, yakni Ibu Kota dari pada Provinsi Lampung disebut Lampung yang artinya Sang Bumi Lampung.

Mengapa Hari jadi kota Bandar Lampung ditetapkan tanggal 17 Juni 1682?, ini semua berdasarkan laporan dari Residen Banten William Craft kepada Gubernur Jenderal Cornelis yang didasarkan pada keterangan Pangeran Aria Dipati Ningrat (Duta Kesultanan) yang disampaikan kepadanya tanggal 17 Juni 1682 antara lain berisikan: “Lampong Telokbetong di tepi laut adalah tempat kedudukan seorang Dipati Temenggung Nata Negara yang membawahi 3.000 orang” (Deghregistor yang dibuat dan dipelihara oleh pimpinan VOC halaman 777 dst.)-

Maka bolehlah kita sebut Kota Bandar Lampung sebagai kota Pancasila sebagai sejarahnya diatas, karena terkumpul atas beberapa suku adat dan budaya dari Jawa, Lampung, Sunda, Palembang, Bali, Bugis , Melayu, Minangkabau, Tionghoa, Batak dan lain-lain. Juga keragaman agama, Islam – 93,57%, Protestan – 3,31%, Katolik – 1,60%, Hindu – 0,28%, Buddha – 1,24%, dan Kong Hu Cu kurang dari 0,01% yang rata-rata dianut masyarakat keturunan Tionghoa dan pendatang.

Tahun 2025 ini Pemkot Bandar Lampung mempunyai target APBD Rp.2,8 trilun dan PAD – pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,083 triliun. Yang kesemuanya diharapkan andil masyarakat dalam hal Pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah lainnya.

Maka untuk itu kami mohon Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana di thn.2025-2029 yad dapat melahiran kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat kecil, pembangunan/pemeliharaan infrastruktur jalan desa-kota, pasar-pasar, saluran air, air bersih, satgas anti premanisme, penegakan hukum yang maksimal, suksesnya program MBG dan KopDesa Merah Putih yang transparan, dsb.

‘Insyaallah..

(Foro.ist)