Parliadi, "Illegal Logging di Kab.Langkat?" -

Koranprabowo.id, KepalaDaerah :

Sore tadi (9/6) saya menyampaikan kabar kepada PimRed bahwa di area Hutan di Desa Kwala Serapuh Kabupaten Langkat masih marak Penebangan Liar Hutan (PLH) yang diakui ‘telah diputihkan’. Ini salah satu kasus yang selama ini seolah dibiarkan. Juga hal ini dilakukan di hutan Mangrove.

“Jauh sebelum tahun 2020, Langkat kaya akan potensi hutan termasuk hutan Mangrove seperti di area Lubuk Kertang masih punya lebih dari 1000 hektar, namun sekarang konon tersisa 20-30% karena dibiarkan dirusak. Kondisi ini diperparah oleh minimnya penegakan hukum terhadap aktivitas penebangan ilegal/illegal logging khususnya di kawasan konservasi.”, demikian PimRed mengomentari hal ini

Teman teman relawan dimana saja berada,

HUT Ke-275 Kabupaten Langkat, digelar meriah pada Jumat (17/1/2025) di Alun-alun Kota Stabat, dengan tema “Mewujudkan Langkat Sejahtera dan Berbudaya”.

Namun bagaimana hal ini terwujud jika tidak ada kesamaan sikap antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, LSM LH, relawan, media dan penegak hukum.

September 2024 lalu, Ilham Mahmudi dan Taufik, pejuang lingkungan di Kwala Langkat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri [PN] Stabat, Sumatera Utara [Sumut], karena menolak hutan mangrove dijadikan kebun sawit.Ilham dan Taufik dihukum pidana percobaan empat bulan.

Di tahun 2024 lalu juga beredar isu dimasyarakat bahwa Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), menyebutkan ada pelanggaran UU konservasi dan kehutanan oleh dua perusahaan besar di Sumatera Utara. Parahnya, dalam 15 tahun beroperasi, atau sejak thn.1988 lalu mereka tak tersentuh hukum!. Dan ini dibenarkan oleh Andi Basyrul, kepala Balai Besar TNGL, dengan mengakui ke-2 perusahaan itu adalah Pir ADB dan PJ Bandar Meriah yang beroperasi di hutan lindung TNGL, di Kabupaten Langkat.

“Mewujudkan Langkat Sejahtera dan Berbudaya”.

Ahahaha..

(Foto.ist)