
Koranprabowo.id, OPINi :
‘…Kita punya perjuangan Irian Barat, perjuangan lidah, perang-perangan lidah, rintihan lidah di PBB tidak berhasil. Memang dari tadinya saya telah berkata: PBB itu apa? PBB itu sekadar sekumpulan manusia-manusia. …Di PBB kita beranggar lidah, di PBB kita mengeluarkan argumen ini, argumen itu, alasan ini, alasan itu. Di PBB yang sudah ternyata tidak berhasil. Tetapi sekarang di Irian Barat, di sini Belanda mengadakan “Negara Papua”, Belanda mengadakan “lagu Papua”. Apa yang harus kita perbuat disini? Tidak ada lain, kita disini harus bertindak. Bertindak. Maka oleh karena itu saya sekarang memberi komando kepada segenap rakyat Indonesia. …. Nah, dan apa komando saya? Dengarkan, Saudara-saudara! ….. Komando saya dengan tegas ialah: Gagalkan, hai seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian “negara Papua” itu!, Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat itu!, demikian kutipan atas Pidato Presiden Sukarno, Yogyakarta, 19 Desember 1961, yang kemudian dikenal dengan pidato Pembebasan Irian Barat, demikian mengesankan & membanggakan.

Maka saya merasa perlu untuk kemudian menyampaikan sedikit informasi mengenai sejarah Papua, karena PAPUA ADALAH INDONESIA, teman-teman.
Papua adalah provinsi yang terletak di pesisir utara Papua, Indonesia. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Barat (1956 – 1973) dan Irian Jaya (1973 – 2000) yang mencakup seluruh Tanah Papua bekas Keresidenan Nugini Barat. Ibu kota Papua berada di Kota Jayapura, yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Papua berada di wilayah paling timur negara Indonesia. Ia merupakan pulau terbesar kedua setelah Pulau Greenland di Denmark. Luasnya mencapai 890.000 km2
Pada tanggal 30 Juni 2022, wilayah provinsi Papua mengalami pemekaran, yang membentuk provinsi baru yakni provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Selatan. Setelah pemekaran provinsi baru, pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk provinsi Papua sebanyak 1.101.733 jiwa

Asal nama Papua berasal dari Papo Ua yang dalam bahasa Tidore artinya “tidak bergabung”, “tidak bersatu”, atau “tidak bergandengan”. Maksudnya wilayah Papua itu jauh sehingga tidak masuk dalam daerah induk Kesultanan Tidore. Akan tetapi wilayah-wilayah tersebut tetap tunduk dan berada dibawah persekutuan dagang Tidore bernama Uli Siwa. Ada teori lain yang menyatakan bahwa nama Papua berasal dari Bahasa Melayu kuno papuwah, artinya “rambut keriting”. Akan tetapi kata ini masuk pada kamus bahasa melayu tahun 1812 ciptaan William Marsden yang tidak ditemukan dalam kamus yang lebih awal
Selain itu, nama Irian Jaya berasal dari pertemuan di Tobati, Jayapura yang diinisiasi Atmoprasojo, kepala sekolah bestuur (pegawai negeri) tahun 1940-an. Frans Kaisiepo, pemimpin komite mencetuskan nama dari legenda Mansren Koreri, Iri-an dari Bahasa Biak yang berarti “tanah panas” karena cuaca lokal yang panas, dan juga dari Iryan yang berarti “proses memanas” sebagai metafora bagi wilayah yang memasuki zaman baru. Kemudian ditemukan dalam Bahasa Serui, Iri artinya “tanah” dan An artinya “bangsa”, sehingga arti keseluruhannya “tiang bangsa”. Sedangkan dalam Bahasa Merauke, Iri artinya “ditempatkan” atau “diangkat tinggi”, dan an artinya “bangsa”. Sehingga artinya “bangsa yang diangkat tinggi”

Papua adalah bagian Negara Indonesia setelah dilakukannya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1973 sesuai dengan peraturan Nomor 5 tahun 1973 nama Irian Barat resmi diganti oleh Presiden Soeharto menjadi nama Irian Jaya.
Memasuki era reformasi sebagian masyarakat menuntut penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Presiden Abdurrahman Wahid memenuhi permintaan sebagian masyarakat tersebut. Dalam acara kunjungan resmi kenegaraan Presiden, sekaligus menyambut pergantian tahun baru 1999 ke 2000, pagi hari tanggal 1 Januari 2000, dia memaklumkan bahwa nama Irian Jaya saat itu diubah namanya menjadi Papua seperti yang diberikan oleh Kesultanan Tidore pada tahun 1800-an
Presiden Jokowi telah berkunjung 18 kali ke Papua, menjadi Presiden Indonesia yang paling sering menginjakkan kaki ke Bumi Cenderawasih. Oleh sebab itu pula, sejak tahun pertama menjabat, Jokowi langsung membuat serangkaian gebrakan bagi Papua. Misalnya melipat-gandakan pemberian dana otonomi khusus (otsus) sebagai amanat Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua.
Beliau juga menyelesaikan banyak pembangunan infrastruktur seperti 3.462 km jalan termasuk Trans Papua, jembatan, bandar udara, pelabuhan peti kemas Depapre, pendidikan, kesehatan, listrik dan air bersih, sampai kepada pembangunan dan modernisasi 15 unit Pos Lintas Batas Negara (PLBN) antara Papua dan negara Papua Nugini. Yang berimbas kepada angka kemiskinan turun dari 26,26 persen menjadi 20,49 persen dan pertumbuhan ekonomi dari 5,38 persen menjadi 21,11 persen thn.2014-2024 lalu..
Mengutip data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua, selama rentang 2014 hingga 2024 pundana otsus yang telah diterima berjumlah lebih dari Rp.92,6 triliun. Besarnya jumlah anggaran yang diberikan pada Papua menunjukkan perhatian spesial beliau.

Pada 30 Juni 2022, Papua mengalami pengurangan 20 kabupaten karena lahirnya provinsi baru yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan dan hingga kini Papua memiliki 9 kabupaten/kota. Kelompok suku asli di provinsi Papua termasuk kelompok suku terbanyak di Indonesia, antara lain ‘yakni ; suku Biak, Yapen ,Enggros, Nafri, Sentani, Tobati, Waropen dan suku lainnya.
‘Kalau pun ada khilap atas pribadi Presiden Sukarno dan Presiden Jokowi dimasa lalu, mari kita saling memaafkan dan songsong dengan positip pemerintahan Presiden Prabowo – Wapres Gibran di thn.2025-2029. Insyaallah, Damai dihati, damai di Papua dan Damailah NKRI kita, aamiin yra.
(Red-01/foto.ist)





https://www.facebook.com/profile.php?id=61557277215737