"One Piece & Ancaman Pidana"

Koranprabowo.id, Politik :

Ditengah kegaduhan ‘One Piece’ antara pro-kontra, namun ada beberapa komunitas yang terus melakukan itu , di media sosial tercatat sbb ;

YOGJAKARTA : Aliansi Perlawanan Rakyat 17 Agustus ’45 menyerukan pengibaran bendera saat hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2025 nanti. Aliansi ini adalah gabungan warga sipil lintas komunitas, mahasiswa, pekerja, seniman, dan aktivis ini adalah bagian dari Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) yang selama ini populer dengan aksi ‘GEJAYAN MEMANGGIL’.

Berikut tujuh tuntutan yang disuarakan dalam #GejayanMemanggil:

1. Mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP

2. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

3. Menuntut Negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia

4. Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja

5. Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria

6. Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

7. Mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor

PALEMBANG, SUMSEL : Gubernur Mahasiswa (Gubma) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya, Edi Candra, mengatakan bahwa fenomena One Piece adalah bentuk kekecewaan masyarakat terhadap roda pemerintahan kabinet merah putih.

Aliansi menyerukan pengibaran bendera Jolly Roger ini di berbagai ruang. Macam rumah, jalanan, kampus, kantor, atau dipasang di kendaraan. Bahkan dunia maya melalui foto profil avatar semua media sosial. Aksi pengibaran bendera kru topi jerami ini disebut sebagai simbol menentang penindasan, kemunafikan perayaan kemerdekaan palsu, dan pengkhianatan elite politik.

Kata mereka juga, kabinet Presiden Prabowo banyak mengeluarkan kebijakan yang kontroversi dan mendapat penolakan dari masyarakat. “Sudah terhitung 288 hari kabinet ini berjalan, tetapi hampir setiap bulan atau minggunya rumusan kebijakan yang keluar selalu menuai kontroversi dan penolakan oleh masyarakat,”

MAKASAR : Saat Aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) yang menolak RUU KUHP digelar di bawah Flyover Pettarani, Makassar, Selasa (5/8/2025) lalu tampaj juga disana bendera ‘One Piece’.

Aksi ini sempat memicu kemacetan dan reaksi dari para pengguna jalan yang merasa terganggu. Klakson dibunyikan bersahutan sebagai bentuk protes terhadap penutupan jalan. Beberapa mahasiswa terlihat mengadang kendaraan yang mencoba menerobos barisan aksi. “Kami tidak ingin rusuh. Tapi juga tidak akan diam terhadap kebijakan yang tidak adil,” kata Muhammad Thamrin, salah satu orator aksi.

Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa juga membakar ban sebagai simbol perlawanan dan menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu RUU KUHP hingga pemerintah menunjukkan itikad mendengar suara rakyat.

Amnesty International Indonesia angkat bicara soal razia terhadap pengibar bendera One Piece. Pengibaran bendera manga Jepang itu ramai di media sosial menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80.

Direktur Amnesty International Indonesia – Usman Hamid mengatakan, respons pemerintah dan aparat menyikapi fenomena pengibaran bendera One Piece di masyarakat sangatlah berlebihan. Apalagi razia itu disertai dengan ancaman pidana. “Mengibarkan bendera One Piece sebagai medium penyampaian kritik merupakan bagian dari hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin oleh Konstitusi dan berbagai instrumen internasional lainnya yang telah diratifikasi Republik Indonesia,” kata Usman dalam keterangan resminya, Senin, 4 Agustus 2025.

(Red-01/foto.ist)