'GUBERNUR BOBBY NASUTION HARUS GERCEP MENYELESAIKANNYA!' -

Koranprabowo.id, OPINi:

Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan 3(20/1) lalu bersamaan dengan 37 proyek-proyek ketenagalistrikan nasional lainnya dari lokasi PLTA Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Atas hal ini kita harus bersyukur karena SDA Sumatera utara yang selama ini dikesampingkan dalam sumber energi terbarukan di Indonesia dapat pupus sendirinya. Kita selama ini terbuai dengan hal lain, namun ‘jalan ditempat’, termasuk masih banyaknya konflik agraria di Sumut . Kita masih belum merasa malu bahwa konflik agraria Sumut masih menempati peringkat tertinggi di seluruh Indonesia. Yaitu terjadi 33 konflik dengan luas mencapai 34.090 hektare dan korban terdampak sebanyak 11.148 KK di 25 desa di berbagai kabupaten

Belum lagi , Sumut mendapat ‘stempel’ sebagai salah satu provinsi dengan jumlah kasus pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tertinggi di Indonesia. Berdasarkan laporan tahunan Komnas HAM thn.2024, Sumut menempati peringkat ke-3 dengan dugaan pelanggaran HAM terbanyak, yaitu 227 kasus.

Kembali ke PLTA Asahan 3, PimRed Koranprabowo.id dan Koranjokowi.com – Arief p.suwendi (27/1) melalui seluler mengatakan, “Sumut telah lama dikenal mempunyai SDA tenaga surya, air, angin dan lainnya. Dan dengan adanya PLTA Asahan 3 akan mampu menyalurkan aliran listrik untuk 113.769 rumah warga yang selama ini terpinggirkan. Saya yakin ini akan menjadi percontohan pembangunan PLTA se-Indonesia”

Masih kata PimRed, biarkan PLTA berjalan sebagaimana mestinya. Karena masih ada pekerjaan-rumah lain yang tidak kalah penting. “Konflik agraria itu yang utama karena ada yang terjadi sejak tahun 1953 sebagaimana yang dialami oleh BPRPI – Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia, satu kelompok Masyarakat Adat Melayu Deli yang memperjuangkan Hak Ulayat nya. Kasus yang kedua, adalah dengan hadirnya Program Strategis Nasional (PSN) seperti Food Estate dan proyek pariwisata nasional di kawasan Danau Toba seharusnya ini menguntungkan masyarakat sekitar, bukan sebaliknya”

Ditambahkan PimRed, ke-2 PSN dianggap bukan untuk meningkatkan ketahanan pangan, namun mengakibatkan banyak petani kehilangan lahan. Food Estate menyebabkan deforestasi besar-besaran. dan tentang Proyek Pariwisata Danau Toba, wajar jika menurut masyarakat jika sejak pembentukan Badan Otorita Pengelolaan Pariwisata Danau Toba pada 2016, pencemaran lingkungan justru meningkat. Ke-2 PSN harusnya membuat ‘nyaman’ masyarakat khususnya masyarakat adat sehingga terhindar konflik sosial.

Kami selaku Koranprabowo.id dan Koranjokowi.com Prov.Sumut-I yang membawahi area Kota medan, Binjai, Deliserdang, Asahan, Batubara, Labura, Simalungun dan Langkat. Sangat berharap besar kepada Gubernur Sumut Thn.2024-2029 , bapak Bobby Nasution dan Wagub – Surya hal-hal diatas menjadi prioritas 100 hari kerjanya yad karena warga memilih paslon ini mempunyai harapan besar dapat diselesaikan oleh Bobby-Surya, Aamin Alahuma’aamiin.

(Budi,D.Ginting-Foto.ist)