"Anggota PDIP & GERINDERA Terbanyak di Kasus Korupsi CSR/BI ?"

Koranprabowo.id, PolitikHukum :

Sedang viral nih di dunia maya tentang sederet nama anggota Komisi XI DPRRI yang diduga menerima Dana CSR – Corporate social responsibility dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020-2023 sebagaimana dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (12/8) lalu.

Kalau pun belum secara detil disebutkan namun netizen telah mengambil kesimpulan bahwa Dana CSR semestinya dipakai untuk membantu masyarakat yang membutuhkan fasilitas umum hingga pemberdayaan ekonomi. Tapi yang terjadi untuk keuntungan pribadi. Berikut daftar Anggota Komisi XI DPR 2019-2024:

PDIP

Andreas Eddy Susetyo
Marsiaman Saragih
Musthofa
Prof. Hendrawan Supratikno
Eriko Sotarduga
Marinus Gea
IGA Rai Wirajaya
Dolfie OFP
Indah Kurnia

GERINDERA

Heri Gunawan
H Gus Irawan Pasaribu
Susi Marleny Bachsin
Novita Wijayanti
Jefry Romdonny
R Imron Amin
Bahtra
Khaterine A Oendoen

GOLKAR

Kahar Muzakir
Melchias Markus
Zulfikar Arse Sadikin
Muhidin
Puteri Anetta Komarudin

PKS

Hidayatullah
Junaidi Auly
Anis Byarwati
Ecky Awal Mucharam
Suryadi Jaya

NASDEM

Satori
Fauzi Amro
Achmad Hatari

PKB

Bertu Merlas
Ela Siti Nuryamah
Abdul Wahid
Fathan Subchi

DEMOKRAT

Marwan Cik Asan
Harmusa Oktaviani
Didi Irawadi
Vera Febyanthy

PAN

Ahmad Najib Qodratullah
Jon Erizal
Achmad Hafisz Tohir
Ahmad Yohan

PPP

Wartiah
Amir Uskara

Kemarin juga KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) dari tahun 2020-2023 tersebut. Yaitu, Heri Gunawan – Partai Gerindra, diduga menerima Rp. 15 miliar/tahun dan Satori – Partai Nasdem Rp.12 miliar/tahun.

Tidak terbayang

Sebut saja ada 44 anggota DPRRI

Setiap orang menerima CSR min.Rp.10 miliar/tahun

Berarti setiap tahun ; 44 orang x Rp. 10 miliar = Rp. 440 miliar/tahun

Kemudian dilakukan thn.2020, 2021 dan 2023 (3x) = Rp.1, 320 Triliun.

Wajar jika ini menjadi salah satu cemooh publik mengapa DPRRI lambat memproses UU Perampasan aset. Karena banyak diantara mereka untuk melakukan itu demi ‘setoran. Terus kita harus bilang wow gitu ?

(Red-01/Foto.ist)