"4 Kegaduhan yang bikin pusing Presiden?" -

Koranprabowo.id, Hukum, HotNEWS :

Maunya dalam bulan Ramadhan 1446 ini semua ‘adem’, rupanya di politik tidak juga , jagad-maya masih terus gaduh. Ada beberapa isu yang viral

1.Sejak awal pemilihan Mayor TNI Teddy Indra Wijaya sebagai Seskab dikritisi Ikhsan Yosarie dari Setara Intitute , kata Yos itu melanggar Undang-undang TNI. Karena struktur Seskab yang awalnya selevel menteri menjadi di bawah Mensesneg tidak serta merta jabatan sipil dapat diduduki Prajurit TNI aktif.Kecuali Teddy mengundurkan diri dulu dari TNI sebagaimana amanah Pasal 47 ayat (2) UU TNI.

Atas hal ini maka Sufmi Dasco Ahmad , Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR menjawab bahwa Teddy , tidak perlu pensiun dari TNI karena posisi Seskab tidak setara dengan menteri sehingga posisi Teddy berada di bawah Mensesneg.

2.Jumat tgl.7 Maret lalu, Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mempermasalahkan adanya kenaikan pangkat Mayor Teddy Indra Wijaya menjadi Letnan Kolonel karena telah menyakiti perasaan anggota TNI lain dan melanggar prinsip meritokrasi, bukan karena prestasi maupun merit sistem.

Atas hal ini KSAD – Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kepada media mengatakan kenaikan ini lumrah karena Teddy mendapat ‘penghargaan’ dari Mabes TNI.

3.Gaduh juga disosmed tentang dugaan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi tentang adanya konflik kepentingan pada pelaksanaan Retret di Akmil Magelang lalu dimana para kepala daerah ‘diminta-menyetor’ sejumlah uang dan Retret ini juga menggunakan tender PT Lembah Tidar sebagai event organizer. Dimana EO ini milik Heru Irawanto – kader Partai Gerindra.

Atas hal ini juga Wamendagri – Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa penyelenggaraan retret kepala daerah sudah transparan dan sesuai dengan aturan. “Semuanya siap untuk diaudit. Jadi segala soalannya kami pastikan tidak ada hal yang tidak sesuai dengan aturan,”

4.Ketua KPK Setyo Budiyanto, kemarin juga 7/3 kepada media mengatakan bahwa KPK mendapat laporan dari BGN – Badang Gizi Nasional terkait anggaran program makan bergizi gratis (MBG) yang ‘dikurangi, karena mestinya harga Rp 10 ribu menjadi Rp 8 ribu.

Lucunya, Setyo juga mengatakan bahwa info Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang diterima KPK masih bersifat informasi dan belum diverifikasi di lapangan, “Itu Early warning”, katanya.

Sebagai Relawan Jokowi – Prabowo – Gibran saya menganjurkan juga kiranya KPK dan BGN mampu ‘menahan diri’ dulu untuk tidak sesumbar hal yang masih mentah alias belum ter-verifikasi kebenarannya secara hukum. ‘Capede.